Page 137 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 1999-2004:
Kiprah dan Upaya Mengawal
Kehidupan Berdemokrasi

Keputusan Kasasi Mahkamah Agung ini juga menjadi tanda selesainya
gugatan penggunaan hak pengawasan DPR terhadap ketuanya sendiri
namun peristiwa ini menjadi catatan penting pimpinan dan anggota
DPR agar pada masa selanjutnya dapat lebih berhati-hati serta sedapat
mungkin menghindari tindakan KKN agar kepercayaan masyarakat
kepada lembaga legislatif ini kian meningkat dari hari ke hari.

3.8. Jelang Pemilu 2004 dan Alokasi

Kursi DPR
Alokasi kursi DPR untuk pemilu 2004 menjadi isu krusial yang
diiringi dengan berbagai reaksi masyarakat ketika keputusan penetapan
mengenai hal ini diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada
tanggal 21 Agustus 2003. Setidaknya empat suara masyarakat yang
diwakili oleh utusan-utusannya memprotes penetapan KPU tidak
lama setelah pengumuman tersebut dikeluarkan. Sekretariat KPU
Provinsi Maluku memberi kabar melalui radiogram pada 4 September
2003 bahwa Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyegel
kantor KPU Provinsi Maluku sebagai bentuk protes atas penetapan
alokasi kursi DPR dimana Maluku disebutkan hanya berhak atas tiga
kursi DPR. Umumnya berbagai tudingan menganggap KPU telah
123
salah menafsirkan ketentuan undang-undang terkait alokasi kursi
“minimal sama dengan kursi hasil ketentuan alokasi kursi hasil Pemilu
1999” sebagai akumulasi kursi provinsi induk dan provinsi baru hasil
pemekaran
Peraturan mengenai Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD
terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR,
DPD dan DPRD dan nampak undang-undang tersebut rumit. Pasal 48
ayat (1) dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa jumlah
kursi anggota DPR untuk setiap provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah
penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar. Lebih
lanjut, penjabaran kalimat perimbangan yang wajar adalah alokasi kursi
provinsi dihitung berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dengan
kuota setiap kursi maksimal 425.000 untuk daerah yang memiliki
tingkat kepadatan penduduk tinggi dan kuota setiap kursi minimal
325.000 untuk daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk
rendah. Selain itu jumlah kursi pada setiap provinsi dialokasikan

123 http://www.watchindonesia.org/7497/membagi-kursi-dpr-menghormati-undang-
undang?lang=ID, Membagi Kursi DPR, Menghormati Undang-undang, Alokasi kursi DPR Bagian
1, Kompas, 16 September 2003.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 131
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018