Page 139 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 1999-2004:
Kiprah dan Upaya Mengawal
Kehidupan Berdemokrasi

kurang dari 325.000, provinsi yang memiliki kuota antara 325.000
hingga 425.000 serta provinsi yang memiliki kuota lebih dari 425.000.
Kendati sudah diklasifikasikan menjadi tiga jenis daerah tersebut,
namun Provinsi Maluku Utara, Irian Jaya yang muncul sebagai provinsi
hasil pemekaran, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua memiliki kuota kurang dari
325.000 minimal akan memiliki tiga kursi seperti hasil Pemilu 1999.

3.9. Akhir DPR Periode 1999-2004

Akhir DPR periode 1999-2004 ditandai dengan laporan Ketua
DPR yakni Akbar Tanjung kepada MPR atas kinerja DPR dalam Sidang
Tahunan MPR. Ketua MPR yakni Amien Rais menyebut sidang yang
diselenggarakan pada 23-26 September 2004 tersebut dengan
istilah Sidang Masa Transisi karena saat itu MPR masih bertugas
dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen
kendati dalam mekanismenya Sidang Tahunan MPR tersebut sudah
mengadopsi amandemen UUD 1945. Hal ini terlihat bahwa presiden,
Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lagi
mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada MPR dalam Sidang
Tahunan tersebut namun hanya melaporkan kinerja mereka selama
satu tahun tanpa harus memperhatikan laporan mereka akan diterima
atau ditolak oleh MPR. Fraksi-fraksi di MPR sendiri hanya memberikan
tanggapan atas laporan yang disampaikan oleh sejumlah lembaga
tinggi negara tersebut. Kondisi demikian tidak terlepas dari adanya
perubahan kedudukan MPR dalam UUD 1945 setelah dilakukannya
amandemen ketiga pada tahun 2001. Sebelum amandemen tersebut,
MPR adalah lembaga tertinggi negara yang membawahi lembaga tinggi
negara lainnya selanjutnya menjadi suatu lembaga negara yang terdiri
dari dua kamar parlemen yakni DPR dan Dewan Perwakilan Daerah
(DPD).
Perubahan laporan pertanggungjawaban sejumlah lembaga
tinggi negara menjadi sebuah laporan kinerja seiring dengan adanya
amandemen UUD 1945 merupakan sebuah perubahan signifikan
dalam periode transisi. Bahkan menurut Ketua DPR Akbar Tanjung,
DPR tidak harus menyampaikan laporan tersebut kendati Ketetapan
MPR mengharuskannya. Hal ini karena sebagian besar anggota MPR
yang berjumlah 700 orang, sebanyak 500 anggota juga merupakan
anggota DPR. Ketua DPR mengakui bahwa Ketetapan MPR No. II/2001

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 133
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018