Page 143 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Perubahan sistem politik ini menandai awal transisi masa Orde Baru
ke Reformasi yang mengedepankan sistem dan penyelenggaran
pemilu yang lebih demokratis. Keterbukaan dalam partisipasi politik
masyarakat yang luas serta peran badan penyelenggara pemilu -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) – yang profesional dan independen
menjadi landasan demokratisasi dalam sistem pemilu yang baru ini.
Tidak seperti Pemilu 1999, meskipun partisipasi masyarakat untuk
mendirikan partai dan memilih secara bebas partai peserta pemilu
cukup tinggi, namun badan penyelenggara Pemilu pada waktu itu diisi
oleh anggota partisan dari perwakilan partai politik. 126
Ada beberapa acuan hukum sebagai dasar pelaksanaan Pemilu
2004, antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002 tentang
Partai Politik; UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD; UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD; dan UU Nomor 23
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
127
Pemilu 2004 diselenggarakan setelah adanya perubahan
amandemen UUD 1945. Jika pada pemilu sebelumnya menggunakan
sistem pendaftaran tertutup, maka pada Pemilu 2004, proses pemilihan
anggota DPR dan DPRD dilakukan melalui sistem proporsional dengan
...sistem daftar calon terbuka. Perubahan lainnya ialah hilangnya unsur TNI-
128
proporsional Polri dalam parlemen. Pada Pemilu 1999, masih terdapat anggota
DPR dan DPRD yang berasal dari unsur ABRI berdasarkan sistem
dengan daftar proporsional yang bersifat tertutup. Selain itu pada Pemilu 2004,

calon terbuka. pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah,
seperti yang diterapkan pada Pemilu 1999. Pada pemilu 2004, yang
dipilih adalah pasangan calon (calon presiden dan wakil presiden),
bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah.
Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal
5 April 2004 untuk memilih 550 anggota DPR RI, 128 anggota DPD,
serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk periode
2004-2009. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden

126 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, (Jakarta: Konpress, 2013) hal. 129;
Penyelenggara Pemilu 2004 sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tentang komisi
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ketentuan tersebut diterjemahkan
UU Nomor 12 Tahun 2003 dengan membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai
penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri serta menyampaikan laporan
kepada Presiden dan DPR RI. Pada pelaksanaan Pemilu 2004, KPU berwenang membentuk
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Panwaslu kemudian membentuk Panitia Pengawas Pemilu
Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.
Panwaslu bertanggungjawab kepada KPU. Lihat juga: Ibid., hal. 135.
127 Ibid., hal. 129-130.
128 http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/DH16Ae06.html (Diakses pada hari Selasa,
24 April 2018)

dpr.go.id 138