Page 138 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

tidak kurang dari jumlah kursi provinsi sesuai Pemilu 1999 serta
provinsi baru hasil pemekaran setelah Pemilu 1999 memperoleh alokasi
kursi sekurang-kurangnya tiga kursi. Dengan demikian KPU harus
melaksanakan ketentuan tersebut yakni mendistribusikan kursi DPR
untuk 30 provinsi dalam Pemilu 2004 dimana jumlah kursi harus sesuai
yakni sebanyak 550 kursi. Berdasarkan hal tersebut KPU selanjutnya
mengumumkan hasil simulasi terakhir alokasi kursi DPR pada jumpa
pers resmi tanggal 21 Agustus 2003. Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin
menyatakan bahwa keputusan alokasi tersebut merupakan keputusan
akhir. Pernyataan tersebut berbeda dengan yang ia sampaikan pada
saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR. Dalam rapat tersebut
Ketua KPU justru menyebutkan bahwa keputusan tersebut merupakan
hasil pembahasan final karena sebelum ditetapkan dalam sebuah surat
keputusan lengkap dengan nomor surat, maka keputusan tersebut
belum disebut resmi sebagai sebuah keputusan.
Komisi II DPR tidak sepakat dengan perhitungan alokasi kursi
yang dilakukan oleh KPU untuk 32 provinsi yang telah diumumkan
KPU. Sebelumnya protes terhadap keputusan tersebut juga datang
dari berbagai kalangan di Provinsi Sulawesi Utara, Maluku dan Papua.

...kursi provinsi induk Menurut M. Thahir Saimima yang merupakan anggota Komisi II DPR dari
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terdapat kesalahan interpretasi
diakumulasikan atas penjelasan Pasal 48 ayat (1) huruf b yakni tidak ada satupun
dengan kursi provinsi ketentuan yang menjadikan kursi provinsi induk diakumulasikan

pemekaran... dengan kursi provinsi pemekaran untuk memenuhi ketentuan minimal
sama dengan kursi Pemilu 1999. Di lain pihak, anggota KPU Anas
Urbaningrum berpandangan bahwa tahapan pertama alokasi adalah
menyandingkan data jumlah penduduk hasil pendaftaran pemilih dan
pendataan penduduk berkelanjutan (P4B) dengan kursi hasil Pemilu
1999. Untuk sejumlah provinsi induk yakni Riau, Sumatera Selatan,
Jawa Barat, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua, jumlah kursi yang
dipersandingkan dikurangi tiga kursi sebagai jaminan minimal untuk
kursi provinsi hasil pemekaran. Riau akan mendapatkan tujuh kursi,
Sumatera Selatan 12 kursi, Jawa Barat 79 kursi, Sulawesi Utara 4 kursi,
Maluku 3 kursi dan Papua 10 kursi. Enam provinsi baru masing-masing
minimal akan mendapatkan tiga kursi yakni Provinsi Kepulauan Riau,
Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Maluku Utara dan
Irian Jaya Barat. Hitungan kuota melalui langkah ini adalah jumlah
penduduk dibagi dengan jumlah kursi sekaligus membagi wilayah-
wilayah tersebut menjadi tiga kategori yakni provinsi dengan kuota

dpr.go.id 132