Page 134 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

yang tengah menjabat dalam kabinet pemerintahan yakni Jusuf Kalla
(Menko Kesra), Sri Redjeki (Menteri Negara PP0 dan Syamsul Muarif
(Menteri Negara Komunikasi). Namun sikap keras tersebut menurut
Akbar Tanjung bukan merupakan sikap partai. Sebaliknya menurut
beliau, Golkar tetap mendukung pemerintahan Presiden Megawati
Sukarnoputri. PDIP sendiri melanjutkan sikap keras terhadap Akbar
Tanjung yang tidak mengundurkan diri dari posisi Ketua DPR. Ketua
DPR tersebut menjalani 20 hari sebagai tahanan Kejaksaan Agung
serta menyatakan tetap memimpin Partai Golkar dan DPR. Beberapa
anggota Dewan mengusulkan agar Akbar Tanjung dinonaktifkan
sebagai Ketua DPR namun para Wakil Ketua DPR berpendapat bahwa
DPR akan dipimpin secara kolektif. 116
Sikap PDIP terhadap pembentukan Pansus Buloggate II
kemudian berubah. Presiden Megawati yang sebelumnya menginginkan
adanya proses hukum terlebih dahulu sebelum proses politik dilakukan
di DPR melihat sisi internal PDIP yang belum bulat untuk mendorong
kembali pembentukan Pansus. Selain itu indikasi perubahan sikap
...yang membuat tersebut juga muncul setelah tindakan Presiden yang menggunakan
DPR menggunakan dana bantuan Presiden untuk membangun asrama TNI pada akhir

hak interpelasinya. Februari 2001. Tindakan Presiden tersebut kemudian menjadi
salah satu yang membuat DPR menggunakan hak interpelasinya.
Pengambilan keputusan pembentukan Pansus juga menjadi keputusan
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Soetardjo
Soerjogoeritno dari Fraksi PDIP. Pengambilan keputusan tersebut
diambil setelah melalui proses tiga kali masa skors rapat. Pengaruh
kekuatan politik Golkar dan PDIP di DPR ditengarai mempengaruhi
keputusan untuk menunda pembentukan Pansus Buloggate II.
Keputusan penundaan tersebut juga membuat penahanan terhadap
Akbar Tanjung ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat. Penundaan penahanan terhadap Akbar Tanjung selanjutnya
117
juga menjadi alasan bagi PDIP untuk mencabut dukungannya guna
membentuk Pansus Buloggate II kendati Wakil Sekjen PDIP yakni
Pramono Anung menyatakan bahwa PDIP belum mengambil sikap
karena proses di DPR masih sangat dini. 118
Kasus Buloggate II belum selesai hingga pencabutan dukungan
PDIP terhadap pembentukan Pansus karena Fraksi Reformasi

116 Kompas, 9 Maret 2002.
117 Republika, 15 April 2002
118 Op.Cit, Pengawasan DPR Era Reformasi: Realitas Penggunaan Hak Interpelasi, Angket dan
Menyatakan Pendapat, hlm. 109.

dpr.go.id 128