Page 129 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 1999-2004:
Kiprah dan Upaya Mengawal
Kehidupan Berdemokrasi

serta pengambilan keputusan terhadap proses memorandum II DPR
RI kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Mengacu pada Pasal 7 ayat
(4) TAP MPR No. III/MPR/1978, DPR meminta MPR untuk mengadakan
Sidang Istimewa guna meminta pertanggung jawaban Presiden.
Keputusan DPR tersebut selanjutnya dituangkan dalam Keputusan DPR
RI No. 51/DPR-RI/IV/2000-2001 tentang penetapan Rapat Paripurna
DPR RI meminta MPR RI mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta
pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid.
Rapat Paripurna untuk menyelesaikan kasus yang menimpa
Presiden Abdurrahman Wahid akhirnya dilaksanakan oleh MPR pada
tanggal 21 Juli 2001. Namun Rapat Paripurna yang dipimpin oleh
Ketua MPR Amien Rais tersebut tidak dihadiri oleh Presiden. Menurut
Presiden Abdurrahman Wahid, Rapat tersebut telah melanggar tata
tertib MPR sehingga dianggap tidak sah dan ilegal. Selain menegaskan
ketidakhadirannya dalam Rapat Paripurna tersebut, Presiden
Abdurrahman Wahid juga menyatakan bahwa ia tidak akan mundur
dari jabatannya sebagai Presiden. Sebaliknya Presiden mengharapkan
adanya kompromi politik secara damai. Namun opsi kompromi politik
yang ditawarkan oleh Presiden tidak ditanggapi oleh MPR. Situasi
yang mengarah pada penurunan Presiden dari jabatannya membuat
Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Maklumat Presiden
Republik Indonesia tertanggal 22 Juli 2002. Maklumat tersebut
Presiden terpaksa selanjutnya disebut Dekrit Presiden.
109
mengeluarkan dekrit Dekrit Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman
Wahid pada pokoknya berisi keinginan Presiden untuk menyelamatkan
tersebut yakni dengan
negara dan bangsa dengan penuh tanggung jawab. Presiden terpaksa
mengambil sejumlah mengeluarkan dekrit tersebut yakni dengan mengambil sejumlah

langkah diantaranya langkah diantaranya membekukan MPR RI dan DPR RI, mengembalikan
membekukan MPR RI kedaulatan ke tangan rakyat serta mengambil tindakan dan menyusun
badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum
dan DPR RI...
dalam waktu satu tahun, menyelamatkan gerakan reformasi total dari
hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar
sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.
110
Tindakan Presiden Abdurrahman Wahid yang justru
mengeluarkan dekrit daripada memenuhi undangan MPR mengarah
pada pelaksanaan Sidang Istimewa MPR yang digelar pada 23 Juli

109 Kompas, 23 Juli 2004
110 Simanjuntak, P.N.H., Kabinet-Kabinet Republik Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai
Reformasi, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm. 451.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 123
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018