Page 131 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 131
DPR RI 1999-2004:
Kiprah dan Upaya Mengawal
Kehidupan Berdemokrasi
Wakil Ketua DPR A.M. Fatwa. Selanjutnya penjelasan para pengusul
Pansus Buloggate II disampaikan kembali oleh Tari Siwi Utami sebagai
wakil para pengusul tersebut dalam Rapat Paripurna DPR yang kurang
disambut oleh anggota Dewan lainnya. Sebagian anggota Dewan
menilai bahwa hak angket atas kasus yang diduga melibatkan Ketua
DPR tersebut telah kehilangan relevansinya. Usulan itu sendiri muncul
setelah Tari Siwi melakukan penelitian dan pengkajian terhadap
berbagai hasil temuannya yang berasal dari sejumlah sumber. Salah satu
temuan Tari adalah adanya indikasi kuat mengenai disalahgunakannya
dana non budgeter Bulog senilai 54,6 miliar rupiah tanpa melalui
mekanisme dan prosedur yang ada. Lebih dari itu, dana tersebut
juga keluar tanpa adanya laporan pertanggungjawaban. Menurut
Tari, penyimpangan dan penyelewengan dana tersebut dilakukan
secara terencana dan sistematis dengan mengatasnamakan JPS serta
...non budgeter melibatkan mantan pejabat tinggi negara yang berkongsi dengan pihak
swasta. Hal itu ditunjukkannya dalam Keppres No. 190/1998 yang
Bulog namun dalam
mengatur tentang pembentukan gugus tugas pengingkatan jaringan
penggunaannya pengamanan sosial. Dalam Keppres tersebut khususnya di Pasal 4
terjadi penyimpangan ayat (3) dijelaskan bahwa pelaksana tugas sehari-hari Tim Pengendali
yang secara politis... Sekretariat berada di bawah koordinasi Bappenas. Menurut ketentuan
yang berlaku, Presiden memang memiliki wewenang memerintahkan
penggunaan dana non budgeter Bulog namun dalam penggunaannya
terjadi penyimpangan yang secara politis patut dipertanyakan dan
diungkapkan secara tuntas.
113
Menurut Tari setidaknya terdapat enam kejanggalan politis
yang terjadi dari rangkaian penyalahgunaan dana non budgeter Bulog.
Pertama adalah Kepala Bulog tidak menyerahkan dana tersebut
secara keseluruhan kepada tim pengendalai melainkan memecah
aliran dana tersebut untuk sejumlah kepentingan. Kedua Kepala
Bulogmenyerahkan dana sebesar 40 miliar rupiah kepada Menteri
Sekretaris Negara namun Menteri Sekretaris Negara justru tidak
menyerahkan dana tersebut kepada Tim Pengendali melainkan
kepada sebuah yayasan yang kurang dikenal yakni Yayasan Ridatuul
Jannah. Ironisnya Menteri Sekretaris Negara tidak mengenal secara
baik yayasan tersebut. Keempat adalah jumlah masyarakat miskin dan
kekurangan pangan saat itu meningkat namun justru yayasan yang
kurang dikenal tersebut menerima dana yang sangat besar. Terkait
113 h t tps:// w w w .hukumonline.c om / beri ta / bac a /hol4669 /
ada-ipolitical-crimei-dalam-kasus-buloggate-ii
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 125
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
