Page 133 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 133
DPR RI 1999-2004:
Kiprah dan Upaya Mengawal
Kehidupan Berdemokrasi
Laporan investigasi Komisi III mencuat ke permukaan seiring
dengan munculnya nama Ketua DPR Akbar Tanjung. Nama Ketua
DPR dikaitkan dengan kasus dana non budgeter Bulog setelah mantan
Ketua Bulog Rahadi Ramelan menyebutkan adanya aliran dana kepada
beliau saat menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Rahadi
...dari 54,6 miliar rupiah Ramelan menyebutkan bahwa dari 54,6 miliar rupiah dana yang diduga
dana yang diduga diselewengkannya, sebanyak 40 miliar rupiah dialirkan ke Menteri
Sekretaris Negara saat itu. Ketua DPR mengakui adanya aliran dana
diselewengkannya,
tersebut namun dana tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua
sebanyak 40 miliar Yayasan Raudatul Jannah Dadang Sukandar untuk dibelikan bahan
rupiah dialirkan ke kebutuhan pokok dan didistribusikan ke lima provinsi di Pulau Jawa
Menteri Sekretaris oleh seorang kontraktor bernama Winfried Simatupang. Dana tersebut
menurut Akbar Tanjung disalurkan atas inisiatif pribadinya dan bukan
Negara...
atas perintah mantan Presiden B.J. Habibie. Ketua DPR selanjutnya
ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Januari 2002 dan menjalani
tahanan Kejaksaan Agung sejak 7 Maret 2002.
Kejanggalan kasus dana non budgeter Bulog muncul setelah
penahanan Akbar Tanjung yakni ketika Winfried Simatupang
mengembalikan dana sebesar 32,5 miliar rupiah kendati sebelumnya
ia mengakui bahwa dana tersebut telah disitribusikan ke masyarakat.
Winfried berjanji akan mengembalikan sisa dana sebesar 7,5 miliar
rupiah kepada tim penyidik, namun hal tersebut tidak menjadikan
kasus tersebut dianggap selesai. Bahkan pada tanggal 14 Maret
2002 status para tersangka termasuk Akbar Tanjung ditingkatkan
menjadi terdakwa. Presiden Megawati sendiri mendorong dilakukan
pengawasan terhadap kasus yang menimpa Ketua DPR. Kasus
dana non budgeter Bulog sebelumnya pernah diajukan pada masa
pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid namun ditolak. Kasus ini
kemudian diajukan kembali oleh F-PDIP dan F-PKB. Presiden Megawati
selanjutnya menginstruksikan kepada F-PDIP DPR agar mendukung
pembentukan Pansus Buloggate II untuk memeriksa keterlibatan Ketua
DPR. 115
Sikap Presiden Megawati terhadap kasus dana non budgeter
Bulog mendapat reaksi keras dari Partai Golkar yang mengancam
akan membentuk Pansus lain yang diduga melibatkan kalangan PDIP.
Dalam rapat internal DPP, Partai Golkar bahkan mengancam untuk
memboikot pemerintahan Megawati dan menarik tiga kadernya
115 Wawan Ichwanuddin dan Syamsudin Haris (Ed), Pengawasan DPR Era Reformasi: Realitas
Penggunaan Hak Interpelasi, Angket dan Menyatakan Pendapat, 2014, Jakarta, LIPI Press, hlm.
107.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 127
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
