Page 136 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 136

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN




                                                  Sebaliknya jika ternyata tidak terbukti bersalah, maka Amien Rais
                                                  berjanji akan membersihkan nama Ketua DPR. 120
                                                         Menanggapi mosi tidak percaya yang tengah bergulir di DPR,
                                                  Fraksi Partai Golkar mengancam akan meminta pemilihan kembali
                                                  semua jabatan pemimpin DPR, termasuk ketua dan wakil ketua DPR
                                                  jika rencana mosi tidak percaya terus dilanjutkan. Ancaman tersebut
                                                  bertujuan agar tidak terjadi kesepakatan diantara fraksi yang sebagian
                                                  anggotanya telah membubuhkan tanda tangan mosi. Akbar Tanjung
                                                  sendiri berkali-kali menghambat pembacaan surat penonaktifan
                                                  dirinya sebagai Ketua DPR. Ia justru memutuskan bahwa surat tersebut
                                                  akan dibahas dalam Badan Musyawarah DPR dan bukan dalam Rapat
                                                  Paripurna. Protes anggota Dewan yang tidak puas dengan pengalihan
                                                  tersebut ditandai dengan aksi walk out puluhan anggota DPR dari
                                                  sidang Bamus. Hasil rapat Bamus selanjutnya adalah mengembalikan
                                                  tanggung jawab pembahasan surat penonaktifan Ketua DPR kepada
                                                  pimpinan DPR, namun pimpinan DPR memilih untuk mengembalikan
                                                  masalah ini kepada Bamus DPR. Kondisi ini terjadi karena usul inisiatif
                                                  untuk penonaktifan Ketua DPR tidak diatur dalam Tata Tertib Dewan.
                                                       Berlarutnya pembahasan surat pengajuan usul penonaktifan
                                                  Akbar Tanjung sulit dituntaskan namun posisi politik Akbar Tanjung
                                                  mulai goyah yakni saat pengurus Partai Golkar juga mendesak agar
                                                  usul inisiatif penonaktifan Ketua DPR. Desakan yang disampaikan
                                                  dalam rapat pengurus harian Golkar yang dilangsungkan pada 18
                    ...tidak hanya
                                                  September 2002 tersebut meminta agar Akbar Tanjung tidak hanya
                    mundur dari                   mundur dari kursi Ketua DPR tetapi juga mundur dari Ketua Umum

               kursi Ketua DPR..                  Partai Golkar.  Salah satu pengurus harian Golkar yang berbicara
                                                               121
                                                  lantang adalah Marwah Daud Ibrahim yang memprotes lambatnya
                                                  pimpinan DPR dalam memutuskan penonaktifan Akbar Tanjung.
                                                  Namun upaya Marwah Daud untuk menjatuhkan Akbar Tanjung malah
                                                  menjadi bumerang bagi dirinya karena ia justru mendapat ancaman
                                                  sanksi administratif partai. 122
                                                         Setelah kurang lebih dua tahun, kasus Buloggate II dianggap
                                                  selesai dengan dikeluarkannya Keputusan Kasasi Mahkamah Agung
                                                  yang membebaskan terdakwa Akbar Tanjung sekaligus meniadakan
                                                  hukuman tiga tahun yang telah dijatuhkan terhadap Akbar Tanjung.



                                                  120   https://www.liputan6.com/news/read/24352/amien-kejagung-harus-menuntaskan-kasus-
                                                     buloggate-ii
                                                  121   Kholid Novianto M. Alfan Alfian, Riyono Asnan, Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi,
                                                     Jakarta, Sejati Press, 2004, hlm. 166.
                                                  122   Suara Pembaruan, 26 November 2002.




                                     dpr.go.id   130
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141