Page 140 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 140
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
tentang Tata Tertib menyebutkan DPR sebagai lembaga tinggi negara
yang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam
Sidang Tahunan MPR namun kurang wajar jika anggota DPR yang
juga merupakan anggota MPR memberikan laporan dalam Sidang
Tahunan. Terlepas dari itu Ketua DPR menyerahkan kepada MPR untuk
memutuskan hal tersebut karena Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR
masih akan membahas masalah tersebut. DPR sendiri siap diawasi
dan dikontrol dalam menjalankan tugas terkait perundang-undangan
terlebih telah ada Parliament Watch yang memantau kinerja DPR selain
pers yang juga dapat mengontrol DPR secara terbuka.
124
Laporan pertanggungjawaban DPR dibacakan oleh Ketua DPR
masa jabatan 1999-2004 Akbar Tanjung pada hari pertama Sidang
Tahunan MPR tanggal 23 September 2004. Ketua DPR membacakan
laporan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR dihadapan 435
anggota MPR atau sekitar 64% dari jumlah total anggota MPR yakni 681
anggota. Laporan dititikberatkan pada berbagai capaian yang diraih
...aktualisasi aspirasi DPR pada periode 1999-2004. Dalam sebuah kalimat yang terlontar dari
laporan tersebut, ketua DPR menyatakan “Landasan untuk memahami
rakyat yang disalurkan peranan DPR dalam mengaktualisasikan aspirasi rakyat tidak lain
melalui DPR... merupakan perwujudan dari tiga fungsi utama dan strategis yang
dimilikinya, yaitu di bidang perundang-undangan (legislasi), anggaran
(budget) maupun pengawasan”. Melalui kalimat tersebut ketua DPR
ingin menekankan bahwa aktualisasi aspirasi rakyat yang disalurkan
melalui DPR selanjutnya diaktualisasikan dan tercermin melalui tiga
fungsi utama dan strategis tersebut.
Berdasarkan laporan yang dibacakan oleh ketua DPR Akbar
Tanjung, hingga tanggal 23 September 2004 DPR RI telah berhasil
mengesahkan 156 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang meliputi
bidang hukum, ekonomi, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan.
125
Menurut ketua DPR, jumlah RUU yang telah dihasilkan besar
kemungkinan akan bertambah karena DPR saat itu masih membahas
sejumlah RUU menjelang berakhirnya masa Sidang Tahunan MPR.
Diantara RUU yang saat itu tengah dibahas adalah RUU tentang Wakaf,
RUU tentang Tentara Nasional Indonesia, RUU tentang Keimigrasian,
RUU tentang Jalan, RUU tentang Sistem Jaminan Sosial, RUU tentang
Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU tentang Perubahan
124 https://www.liputan6.com/news/read/19018/dpr-tak-perlu-sampaikan-laporan-
pertanggungjawaban
125 Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR RI pada Sidang Tahunan MPR
dpr.go.id 134
