Page 135 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 1999-2004:
Kiprah dan Upaya Mengawal
Kehidupan Berdemokrasi

mengirimkan surat kepada pimpinan DPR dan Fraksi lain di DPR.
Surat yang dikirim pada tanggal 31 Mei 2002 tersebut meminta agar
Rapat Paripurna DPR pengambilan keputusan pembentukan Pansus
Buloggate II tidak dilakukan pada 11 Juni 2002 sesuai keputusan Bamus
DPR. Hal ini karena Partai Amanat Nasional (PAN) akan mengadakan
Rapat Kerja Nasional di Batam pada 10-12 Juni 2002. Rakernas PAN
di Batam justru menjadi penundaan kembali pengambilan keputusan
pembentukan Pansus Buloggate II. Proses penyelesaian politik di DPR
yang tertunda tidak membuat proses hukum terhadap Akbar Tanjung
berhenti. Sebaliknya proses hukum justru mencapai titik keputusan
yakni dengan menetapkan Akbar Tanjung bersalah dengan hukuman
tiga tahun penjara. Hukuman tersebut diputuskan baik oleh Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat maupun pada tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta.
Hukuman yang dijatuhkan terhadap Akbar Tanjung membuat
banyak anggota DPR melayangkan mosi tidak percaya terhadap
Mosi tidak percaya Ketua DPR tersebut. Mosi tidak percaya yang dipelopori oleh F-KB
yang diedarkan sejak dan F-PDIP tersebut bertepatan dengan usainya kasus interpelasi

10-11 September Asrama TNI dan kunjungan Presiden Megawati ke Timor Leste.
Kunjungan Presiden yang mengundang reaksi tersebut berlangsung
2002 terus bergulir antara Mei-Juli 2002. Dengan demikian nampak F-PDIP menunda

di DPR dan berhasil untuk menggagas mosi tidak percaya tersebut setelah kasus yang
mengumpulkan mengindikasikan keterlibatan mereka dalam kasus interpelasi Asrama

sebanyak 70 TNI dianggap telah selesai. Mosi tidak percaya dari F-PDIP yang semula
hanya berupa aksi pengumpulan tanda tangan yang ditanggapi oleh
tandatangan. dua Fraksi yakni F-KB dan F-Reformasi kemudian meluas dengan

adanya dukungan Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP. Mosi tidak
119
percaya yang diedarkan sejak 10-11 September 2002 terus bergulir di
DPR dan berhasil mengumpulkan sebanyak 70 tandatangan. Ketua MPR
Amien Rais menyatakan jika jumlah tandatangan sampai melebihi angka
150 maka Ketua DPR dapat diturunkan. Akbar Tanjung menanggapi
pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa Ketua MPR tidak
memahami Tata Tertib DPR. Dalam sebuah seminar di Bandung,
Amien Rais mendesak Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus
yang melibatkan Ketua DPR tersebut. Menurutnya jika kasus Bulog
II berlarut-larut maka akan mencoreng proses penegakan hukum di
Indonesia. Di sisi lain, Amien Rais menilai bahwa kasus tersebut adalah
batu ujian bagi Pemerintahan Presiden Megawati karena kredibilitas
pemerintah dipertaruhkan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

119 Ibid, hlm. 110

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 129
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018