Page 130 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

2001. Sidang Istimewa yang dipimpin langsung oleh ketua MPR
Amien Rais tersebut diawali dengan penyampaian pemandangan
umum oleh masing-masing fraksi atas pertanggungjawaban
Presiden Abdurrahman Wahid khususnya menyangkut kasus Dana
Yanatera Bulog dan dana pemberian Sultan Brunei Darussalam. MPR
sendiri kembali mengundang Presiden Abdurrahman Wahid untuk
menyampaikan pidato pertanggungjawabannya namun untuk kedua
kalinya Presiden Abdurrahman Wahid tidak memenuhi undangan
tersebut. Sidang Istimewa tersebut dihadiri oleh 601 anggota MPR dan
sebanyak 599 anggota dari 9 Fraksi menolak Maklumat Presiden. MPR
dengan tegas menyatakan bahwa Maklumat bertanggal 23 Juli 2001
tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai
kekuatan hukum.
111
Sidang Istimewa MPR dilanjutkan dengan pemungutan
suara untuk menerima atau menolak Rancangan Ketetapan MPR
No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik
Indonesia Abdurrahman Wahid dan Rancangan Ketetapan MPR No.
III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia
Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia.
Hasil pemungutan suara mencerminkan bahwa seluruh anggota
MPR yang hadir menerima kedua ketetapan MPR tersebut. Kedua
ketetapan menetapkan bahwa ketidakhadiran dan penolakan Presiden
Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban
dalam Sidang Istimewa MPR RI dan penerbitan Maklumat Presiden
tanggal 23 Juli 2001 telah melanggar haluan negara. Berdasarkan
kedua hal tersebut MPR selanjutnya memberhentikan Abdurrahman
Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia dan melantik Megawati
Soekarnoputri menjadi Presiden Republik Indonesia kelima pada
tanggal 23 Juli 2001.
112

3.7. Penggunaan Hak Angket Pada

Masa Pemerintahan Presiden
Megawati Sukarnoputri

Hanya berselang tiga bulan setelah pemberhentian Abdurrahman
Wahid sebagai presiden, seorang anggota Fraksi PKB DPR yakni Tari
Siwi Utami menyerahkan usul hak angket non budgeter Bulog kepada

111 Kompas, 24 Juli 2001
112 Gonggong, Dr. Anhar dan Prof. Dr. Musa Asy’arie (Ed), Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi,
Jakarta, Departemen Komunikasi dan Informatika, 2005, hlm. 225

dpr.go.id 124