Page 125 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 1999-2004:
Kiprah dan Upaya Mengawal
Kehidupan Berdemokrasi

Presiden Abdurrahman Wahid. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh
445 orang anggota DPR. Sebanyak 393 anggota dari berbagai fraksi dan
non fraksi menyatakan menerima hasil penyelidikan Pansus sementara
51 anggota lainnya menolak. Anggota yang menolak hasil Pansus
tersebut berasal dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi PDKB.
Dengan kata lain hasil Pansus dapat dilanjutkan dengan mengeluarkan
Keputusan DPR No. XXXVI tanggal 1 Februari 2001 yang menyetujui
dan menerima hasil kerja Pansus.
Keputusan DPR No. XXXVI sesuai dengan Ketetapan MPR
No. III/MPR/1978 Pasal 7 bergulir seperti bola salju yang membuat
kasus tersebut membesar. Berdasarkan ketetapan tersebut DPR
menyampaikan memorandum I yang mengingatkan bahwa Presiden
...DPR memberikan Abdurrahman sungguh telah melanggar haluan negara yaitu melanggar
UUD 1945 Pasal 9 tentang sumpah jabatan dan melanggar Ketetapan
sikap akhir mereka
MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih
terhadap kasus dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Berbagai tekanan yang
106
Bulog Gate. muncul terhadap Presiden Abdurrahman Wahid akibat merebaknya
kasus Bulog Gate memaksa presiden untuk memberikan keterangan
terhadap DPR. Presiden Abdurrahman Wahid menjawab memorandum
pertama DPR di hadapan Sidang Paripurna DPR yang turut dihadiri
oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Melalui surat yang
dibacakan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Baharuddin Lopa,
Presiden Abdurrahman Wahid menjawab memorandum DPR dengan
pernyataan bahwa beliau menerima memorandum sebagai kenyataan
politik yang tidak dapat dihindari. Namun pada saat bersamaan
presiden juga menolak isi memorandum tersebut dengan alasan
tidak memenuhi landasan konstitusional seraya menyatakan bahwa
beliau tidak bersalah dalam kasus sumbangan Sultan Brunei dan
penyalahgunaan dana Yanatera Bulog. Hanya berselang dua bulan
kemudian, DPR kembali mengeluarkan memorandum kedua dalam
rapat paripurna yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2001. Rapat
tersebut menjadi sebuah titik kulminasi dimana DPR memberikan
sikap akhir mereka terhadap kasus Bulog Gate. Rapat paripurna yang
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sutarjo Suryoguritno dari Fraksi
PDI-P membicarakan laporan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR

106 Secara resmi Memorandum I DPR tertuang dalam Keputusan DPR-RI No. 33/DPR-RI/III/2000-
2001 tentang Penetapan Memorandum DPR-RI kepada Presiden Abdurrahman Wahid tertanggal
1 Februari 2001. Lihat: Didit Hariadi Estiko dan Prayudi (Ed), Berbagai Perspektif Tentang
Memorandum Kepada Presiden Suatu Studi Terhadap DPR RI Kepada Presiden Abdurrahman
Wahid, Jakarta, Pusat Pengkajian Dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2002,
hlm. 30

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 119
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018