Page 121 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 121
DPR RI 1999-2004:
Kiprah dan Upaya Mengawal
Kehidupan Berdemokrasi
Pimpinan Pansus memiliki tugas menyusun program dan
mekanisme kerja Pansus, memimpin rapat-rapat Pansus dan
mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Dewan mengenai
perkembangan pelaksanaan tugas Pansus. Selanjutnya Pansus
memulai tugasnya dengan melakukan tugas penyelidikan dengan
memanggil nama-nama yang dianggap mampu memberikan informasi
dan kesaksian. Pada titik ini, DPR melalui Pansus menggunakan
hak angket untuk mengadakan penyelidikan terkait kedua kasus
tersebut. Pemanggilan para saksi dilakukan pada tanggal 17 Oktober
2000 yang menghadirkan para pejabat Bulog dan pengurus Yanatera
Bulog diantaranya Wakil Kepala Bulog yakni Syafei Atmodiwiryo dan
pengurus Yanatera Bulog yakni Mulyono dan Yacob Ishak. Para saksi
...Pasal 23 ayat (1) sendiri meminta agar mereka didampingi oleh pengacara. Namun
Undang-Undang Hak Pansus menolak permintaan tersebut karena mengacu Pasal 23 ayat
Angket yang berbunyi (1) Undang-Undang Hak Angket yang berbunyi “Segala pemeriksaan
oleh Panitia Angket dilakukan dalam rapat tertutup” Pengertian rapat
“Segala pemeriksaan tertutup sendiri mengacu pada Pasal 87 ayat (6) yang menjelaskan bahwa
oleh Panitia Angket rapat tertutup adalah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh anggota dan
dilakukan dalam rapat mereka yang diundang. Pansus berpendirian bahwa pengacara adalah
tertutup”... pihak yang tidak diundang, terlebih pelaksanaan meminta keterangan
kepada para saksi bukan merupakan proses hukum yang dapat
didampingi oleh pengacara. Namun para pengacara saksi berpendapat
bahwa klien mereka berhak mendapat pendampingan dari pengacara.
Permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan tugas Pansus
adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh pengacara salah seorang saksi
yakni Siti Farikha. Pengacara yang bekerja pada kantor pengacara Indra
Sahnun Lubis & Asscociates mempertanyakan mengenai keabsahan
Pansus yang harus mengumumkan secara resmi dalam Berita Negara.
Pansus dan pihak pengacara Indra Sahnun Lubis & Asscociates sepakat
untuk menyelesaikan kasus tersebut secara administratif oleh DPR
sebagai lembaga melalui Sekretariat Jenderal. Dalam kasus ini, DPR
harus bertanggung jawab karena Pansus dibentuk oleh DPR yang
bermakna bahwa segala sesuatu yang bersifat administratif tidak
menjadi tugas Pansus. Keberadaan Pansus bahkan dinyatakan ilegal
oleh Presiden Abdurrahman Wahid karena tidak dimasukkan dalam
Berita Negara sesuai dengan ketentuan yang ada. Pernyataan presiden
kendati mengundang polemik namun tidak menghalangi kerja Pansus.
Dari sekian polemik yang muncul dalam pelaksanaan tugas
Pansus, permasalahan lain yang tidak kalah pelik adalah dapat
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 115
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
