Page 124 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 124

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN




                                                  tersebut dapat diselesaikan setelah melalui sebuah perdebatan dan
                                                  dibacakan oleh Ketua Pansus, H. Bachtiar Chamsyah, pada Rapat
                                                  Paripurna DPR pada 29 Januari 2001. Laporan Pansus sebanyak
                                                  34 halaman tersebut memuat fakta-fakta terkait kasus Dana Milik
                                                  Yanatera Bulog dan kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam
                                                  kepada Presiden Abdurrahman Wahid serta terdiri dari 7 bab yakni:
                                                       Bab I berisi tentang Pendahuluan
                                                       Bab II berisi tentang Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan
                                                       Bab III berisi tentang Fakta-Fakta yang ditemukan
                                                       Sub Bab A berisi tentang Kasus Dana Milik Yanatera Bulog
                                                       Sub Bab B berisi Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam
                                                       Bab IV berisi tentang Kesaksian Ahli
                                                       Bab V berisi tentang Pendalaman terhadap fakta
                                                       Bab VI berisi tentang Kesimpulan
                                                       Bab VII berisi tentang Penutup
                                                       Agenda pembacaan laporan hasil kerja Pansus pada faktanya
                                                  urung dilakukan karena perdebatan sengit yang terjadi terkait hasil
                                                  kerja Pansus. Selain itu pembatalan pembacaan hasil kerja Pansus
                                                  juga dikarenakan lobby-lobby yang dilakukan oleh F-KB karena Fraksi
                 Penerimaan hasil                 ini tidak menyetujui hasil kerja Pansus. Bagi F-KB, laporan hasil kerja

            kerja Pansus tersebut                 Pansus merupakan rekayasa yang disiapkan untuk menjatuhkan
                                                  Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tanggal 1 Februari 2001 Rapat
                  diwarnai dengan                 Paripurna DPR kembali dilanjutkan dengan acara Pendapat Akhir

                     aksi walk out...             Fraksi. Rapat Paripurna tersebut tercatat sebagai Rapat Paripurna ke 36
                                                  yang diwarnai oleh penolakan hasil kerja Pansus masing-masing F-KB
                                                  dan dan F-PDKB. Penolakan dua fraksi tersebut tidak mempengaruhi
                                                  hasil akhir bahwa hasil kerja Pansus tersebut dapat diterima dan
                                                  disetujui. Penerimaan hasil kerja Pansus tersebut diwarnai dengan aksi
                                                  walk out F-KB yang menilai bahwa laporan tersebut telah bercampur
                                                  dengan interpretasi. 105
                                                       Hasil kerja dan laporan Pansus terkait kasus Bulog Gate
                                                  selanjutnya dibicarakan pada rapat paripurna yang diselenggarakan
                                                  DPR pada tanggal 11 Februari 2001. Pada rapat tersebut DPR
                                                  memberikan tanggapan dan pemandangan umum fraksi-fraksi
                                                  atas hasil kerja Pansus. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR,
                                                  Sutarjo Suryoguritno yang berasal dari PDI-P tersebut, menghasilkan
                                                  keputusan untuk mengeluarkan memorandum pertama kepada


                                                  105   Sirikit Syah, Membincang Pers, Kepala Negara dan Etika Media, Jakarta, Elex Media Komputindo,
                                                     2014, hlm. 88




                                     dpr.go.id   118
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129