Page 127 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 1999-2004:2004:
DPR RI 1999-
y
ah dan Upa
a Menga
Kiprah dan Upaya Mengawal wal
Kipr
Kehidupan Berdemokrasidemokrasi
Kehidupan Ber
juga menolak isi memorandum tersebut dengan alasan tidak memenuhi
landasan konstitusional seraya menyatakan bahwa beliau tidak bersalah
dalam kasus sumbangan Sultan Brunei dan penyalahgunaan dana Yanatera
Bulog. Hanya berselang dua bulan kemudian, DPR kembali mengeluarkan
memorandum kedua dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada
tanggal 30 April 2001. Rapat tersebut menjadi sebuah titik kulminasi
dimana DPR memberikan sikap akhir mereka terhadap kasus Bulog Gate.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sutarjo Suryoguritno
dari Fraksi PDI-P membicarakan laporan pandangan akhir fraksi-
fraksi di DPR atas tanggapan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap
memorandum pertama DPR.
Memorandum kedua DPR menyulut situasi panas antara DPR dan
Presiden Abdurrahman Wahid karena mengarah pada diselenggarakannya
Sidang Istimewa (SI) MPR. Presiden Abdurrahman Wahid segera mengambil
sikap. Pada tanggal 25 Mei 2001 presiden mengeluarkan pernyataan

...beliau akan yang bersifat ancaman bahwa apabila DPR tetap terus akan mendorong
diselenggarakannya SI MPR, maka beliau akan melakukan tiga langkah
melakukan tiga untuk mengantisipasinya. Pertama presiden akan mengumumkan keadaan

langkah untuk darurat pada pukul 09.00 tanggal 26 Mei 2001. Kedua presiden akan
mengantisipasinya. menyelenggarakan pemilu yang dipercepat dalam enam bulan. Langkah
kedua tersebut mengacu pada upaya pergantian anggota-anggota DPR
yang saat itu dianggap berseteru dengan beliau. Ketiga presiden akan
memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan hukum terhadap
sejumlah orang tertentu dengan kedudukan beliau selaku pemegang
kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata dan Kepolisian Negara.
Situasi politik memanas tidak hanya pada tataran elit namun juga
masyarakat yang mendukung dan menginginkan presiden agar mundur
dari jabatan beliau. Namun dua hari menjelang dilaksanakannya sidang
paripurna DPR, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa hasil penyelidikan
skandal Yanatera Bulog dan sumbangan Sultan Brunei yang diduga
melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti. Jaksa Agung
yang saat itu dijabat oleh Marzuki Darusman menyerahkan hasil akhir
pemeriksaan skandal tersebut kepada pimpinan DPR pada tanggal 28 Mei
2001. Pada tanggal itu pula Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan
Maklumat Presiden Republik Indonesia yang dibacakan oleh Juru Bicara
Kepresidenan yakni Yahya Staquf.
107
107 Berdasarkan kata pengantar yang tertera dalam pengumuman Maklumat tersebut, presiden
menjelaskan bahwa Maklumat Presiden berbeda dengan Surat Perintah Sebelas Maret yang diberikan
oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Maklumat tersebut bukan merupakan
dekrit presiden serta bukan pula penerapan keadaan darurat sebagaimana yang dipahami dalam
Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Koran Tempo, 29 Mei 2001)

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 121
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018