Page 126 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

atas tanggapan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap memorandum
pertama DPR.
Mengacu pada Pasal 7 ayat (3) Tap MPR No. III/MPR/1978 dimana
presiden tidak memperhatikan Memorandum I, DPR selanjutnya
mengeluarkan Memorandum II yang merupakan hasil Rapat Paripurna
DPR RI ke-53 pada 30 April 2001. Memorandum tersebut tertuang dalam
...mahasiswa menuntut Keputusan DPR RI No. 47/DPR-RI/IV/2000-2001 tentang Penetapan

presiden agar mundur Memorandum Kedua DPR-RI kepada Presiden Abdurrahman Wahid.
dari jabatannya Presiden diberikan waktu 1 bulan untuk memperbaiki kinerja. Ketetapan

dilakukan pada tanggal MPR sendiri memicu muculnya pro dan kontra masyarakat terhadap
12 Maret 2001. kelangsungan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Demonstrasi
yang digalang oleh mahasiswa menuntut presiden agar mundur dari
jabatannya dilakukan pada tanggal 12 Maret 2001. Ribuan massa mahasiswa
melakukan aksi unjuk rasa dengan posisi mengepung istana dimana saat
itu Presiden Abdurrahman Wahid tengah memimpin sidang kabinet.
Unjuk rasa mahasiswa juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan MPR kala itu
termasuk Amien Rais.
Untuk mensikapi dan menindaklanjuti Memorandum II, DPR
kembali menggelar Rapat Paripurna DPR-RI ke-62 pada 30 Mei 2001 dengan
agenda Pendapat Fraksi-Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap
proses memorandum II DPR-RI Kepada Presiden Abdurrahman Wahid.
Presiden Abdurrahman Wahid sendiri tidak mengindahkan Memorandum
II DPR-RI. Sikap presiden yang tidak mengindahkan Memorandum II
tersebut membuat DPR-RI meminta MPR-RI untuk mengadakan Sidang
Istimewa (SI) untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman
Wahid. Keputusan DPR tersebut mengacu pada Pasal 7 ayat (4) TAP MPR
No. III/MPR/1978 dan tertuang dalam Keputusan DPR-RI No. 51/DPR-RI/
IV/2000-2001 tentang Penetapan Rapat Paripurna DPR-RI Meminta MPR-
RI Mengadakan Sidang Istimewa Untuk Meminta Pertanggungjawaban
Presiden Abdurrahman Wahid.
Berbagai tekanan yang mucul terhadap Presiden Abdurrahman
Wahid akibat merebaknya kasus Bulog Gate memaksa presiden untuk
memberikan keterangan terhadap DPR. Presiden Abdurrahman Wahid
menjawab memorandum pertama DPR di hadapan Sidang Paripurna DPR
yang turut dihadiri oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Melalui
surat yang dibacakan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Baharuddin
Lopa, Presiden Abdurrahman Wahid menjawab memorandum DPR dengan
pernyataan bahwa beliau menerima memorandum sebagai kenyataan
politik yang tidak dapat dihindari. Namun pada saat bersamaan presiden

dpr.go.id 120