Page 117 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 1999-2004:
Kiprah dan Upaya Mengawal
Kehidupan Berdemokrasi

menolak undang-undang tersebut. Menurut mereka undang-undang
tersebut tidak akan memajukan solusi damai yang komprehensif
dalam mengatasi konflik politik di Papua. Dalam sebuah pernyataan
yang ditandatangani oleh para pemimpin Dewan Presidium Papua
mengatakan bahwa undang-undang tersebut merupakan sebuah
contoh lain dimana nasib rakyat Papua ditentukan oleh orang lain. 102

3.6. Peranan DPR Dalam
Menyelesaikan Kasus Bulog Gate
dan Pemberhentian Presiden

Republik Indonesia Abdurrahman
Wahid

Hubungan antara DPR dengan lembaga eksekutif khususnya
presiden dalam sejarah Indonesia mengalami pasang surut dan terkadang
diwarnai dengan ketegangan. Pada masa Reformasi, ketegangan antara
DPR dan Pemerintah terlihat jelas pada masa pemerintahan Presiden
Abdurrahman Wahid. Ketegangan tersebut dipicu karena adanya
kasus likuidasi Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Di
sisi lain, DPR menyoroti kebijakan presiden yang seringkali melakukan
pemberhentian dan pengangkatan menteri. Contoh kongkret yang
kemudian berimbas pada masalah politik lain adalah pemberhentian
Laksamana Sukardi sebagai Menteri Penanaman Modal serta Jusuf Kalla
sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Alasan pemberhentian
kedua menteri tersebut adalah karena keduanya dianggap melakukan
KKN. Pemberhentian tersebut memicu reaksi keras beberapa partai
politik di DPR terutama partai politik yang merekomendasikan kedua
tokoh tersebut sebagai menteri. Reaksi tersebut kemudian bermuara
pada digunakannya hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR
untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan
pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebanyak 277
anggota DPR kemudian mengajukan hak interpelasi dan bertemu
Presiden Abdurrahman Wahid pada rapat yang diselenggarakan pada
tanggal 20 Juli 2000. Namun pada kesempatan tersebut Presiden
Abdurrahman Wahid tidak menjelaskan alasan dengan rinci mengapa
beliau memberhentikan kedua menteri tersebut.

102 h t tp:// w w w .do wn toe ar th-indonesia.or g/ id / stor y /
otonomi-khusus-untuk-aceh-dan-papua-barat

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 111
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018