Page 113 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 1999-
DPR RI 1999-2004:2004:
a Menga
y
ah dan Upa
Kiprah dan Upaya Mengawal wal
Kipr
Kehidupan Ber
Kehidupan Berdemokrasidemokrasi
segera merealisasikan otonomi khusus melalui undang-undang otonomi
khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Irian Jaya dengan
memperhatikan aspirasi masyarakat.
101
Di Indonesia terdapat lima provinsi yang berstatus otonomi khusus
dan daerah istimewa. Kelima provinsi tersebut adalah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta yang mengacu pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2007
tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi
Aceh yang mengacu pada pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengacu
pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Provinsi Papua dan Papua Barat yang mengacu pada Undang-Undang No.
35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 21 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Otonomi khusus yang diperuntukkan bagi Aceh dan Papua
Barat menjadi sorotan mengingat kedua provinsi tersebut merupakan
pekerjaan rumah yang belum selesai sejak masa pemerintahan Orde
Baru. Masyarakat di kedua provinsi tersebut secara umum merasakan
...pekerjaan rumah langsung tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer pada masa

yang belum pemerintahan Orde Baru dan mengalami trauma hingga pada munculnya

selesai sejak masa keinginan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Ironisnya kedua
provinsi tersebut pula yang memberikan pemasukan kepada negara yang
pemerintahan
cukup signifikan sementara di sisi lain kesejahteraan masyarakatnya
Orde Baru. masih sangat memprihatinkan. Dua sisi yang kontradiktif ini tak pelak lagi

membuat rakyat di kedua provinsi ini seperti menemukan momentum
yang tepat untuk menentukan nasib mereka di kemudian hari. Pemerintah
Indonesia memperhatikan dengan seksama situasi yang berkembang
terkait berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keinginan masyarakat di
Aceh dan Papua hingga pada akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan
Undang-Undang Otonomi Khusus untuk kedua provinsi tersebut.
Otonomi Khusus adalah sebuah otonomi yang dirancang untuk membuat
sebuah tawaran yang melebihi tawaran otonomi biasa. Tawaran Otonomi
Khusus diharapkan mampu meredam gerakan-gerakan separatis yang
menginginkan kemerdekaan. Selain itu untuk bisa kembali merebut hati
masyarakat sudah seharusnya pula pemerintah melakukan pendekatan
yang lebih humanis daripada pendekatan militer.
Undang-Undang Otonomi Aceh yang disahkan pada Agustus
2001 memberikan provinsi tersebut dengan nama baru yakni Nanggroe

101 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematiks, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2005, hlm. 67.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 107
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018