Page 115 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 1999-2004:
Kiprah dan Upaya Mengawal
Kehidupan Berdemokrasi

Otonomi Khusus sebagai jalan terbaik bagi Aceh demi menjaga
integritas teritorial Indonesia. Namun kebijakan Otonomi Khusus
menurut sejumlah organisasi Hak Asasi Manusia hanya merupakan
pengalihan berbagai masalah yang lebih penting yakni desakan
gencatan senjata antara kelompok Gerakan Aceh Merdeka dan Militer
Indonesia.
Selain Aceh, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Barat
...undang-undang juga berhasil disahkan pada bulan Oktober 2001 dan mulai diterapkan
ini juga merupakan pada Januari 2002. Seperti halnya situasi di Aceh, undang-undang ini

salah satu upaya juga merupakan salah satu upaya untuk meredam kelompok-kelompok
yang menginginkan kemerdekaan Papua terutama Organisasi Papua
untuk meredam Merdeka. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua berisi sejumlah

kelompok-kelompok peraturan terkait upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
yang menginginkan Papua melalui peningkatan peran Pemerintah Daerah. Sejumlah

kemerdekaan Papua ketentuan tersebut diantaranya adalah
• 70% dari royalti pertambangan minyak dan gas akan
terutama Organisasi diberikan bagi masyarakat Papua dan akan dikaji ulang 25

Papua Merdeka. tahun kemudian
• 80% royalti dari hasil hutan dan perikanan diberikan bagi
masyarakat Papua
• Wilayah Papua akan mendapatkan dana yang berasal dari
alokasi dana umum nasional seperti yang diterima oleh
wilayah otonomi biasa
• Pemerintah Daerah Papua akan menerima 2% dana umum
untuk pendidikan dan kesehatan

di Provinsi Papua yang dilakukan Pr oses perumusan Papua disahkan pada 21 November
dengan kekhususan. Jika pada masa Undang-Undang Otonomi Khusus 2001 dan diundangkan pada masa
pemerintahan sebelumnya masyarakat Papua diawali dengan penyusunan pemerintahan Presiden Megawati
Papua berada dalam posisi sebagai RUU yang berasal dari Pemerintah Sukarnoputri. Namun hingga tahun
objek maka melalui undang-undang Daerah Provinsi Papua dan Dewan 2007 baru terdapat dua Peraturan
ini masyarakat asli Papua menjadi Perwakilan Rakyat Papua. Keduanya Pemerintah (PP) yang diterbitkan
subjek utama. Melalui Otsus, maka kemudian membentuk sebuah Panitia terkait undang-undang Otsus
keberadaan Pemerintah, Pemerintah Penyelenggara Forum Kajian, Tim tersebut yakni PP No. 54 tahun 2004
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Penjaring Aspirasi serta Tim Asistensi tentang Majelis Rakyat Papua dan PP
berikut seluruh perangkat di bawahnya guna mendapatkan aspirasi, wacana No. 77 tahun 2007 tentang lambang
diarahkan untuk memberikan dan pandangan-pandangan ahli dari daerah.
pelayanan terbaik sekaligus berupaya seluruh kalangan masyarakat Papua Sumber: Agus Sumule,
untuk memberdayakan masyarakat untuk selanjutnya dikembangkan Mencari Jalan Tengah Otonomi
Papua yang relatif tertinggal menjadi RUU Otonomi Khusus. Khusus Provinsi Papua, Gramedia
dibandingkan dengan provinsi lain. Undang-Undang Otonomi Khusus Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 109
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018