Page 110 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

pemerintah dalam memberikan pelayanan yang memihak kepada
masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah yang selama ini hidup
dalam keterbatasan. Kelima permasalahan utama yang dihadapi oleh
bangsa Indonesia tersebut di atas setelah memasuki era reformasi
memberikan gambaran kondisi bangsa yang tengah mengalami
penurunan kualitas kehidupan dan jati diri bangsa serta kurangnya
kreatifitas daerah dalam pembangunan. Kondisi ini menjadi tantangan
bagi bangsa Indonesia terutama penyelenggara negara dan elit politik
untuk bersatu dan bekerja keras dalam memperbaiki keadaan bangsa
ke depan serta meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan
masyarakat.

3.5. UU Tentang Otonomi Daerah dan

Perimbangan Keuangan Daerah
dan Pusat

Kondisi perpolitikan yang mengarah pada keinginan sejumlah
daerah untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia seusai
...pemekaran wilayah peristiwa Reformasi membuat upaya untuk menjaga persatuan dan
menjadi latar belakang kesatuan menjadi salah satu agenda reformasi yang mendesak.

lahirnya Undang- Kekecewaan beberapa provinsi terutama Aceh dan Papua pada masa
pemerintahan Orde Baru serta keinginan pemekaran wilayah menjadi
Undang Otonomi
latar belakang lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah terutama
Daerah terutama Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. Keinginan pemerintah daerah untuk memiliki wewenang yang lebih

22 Tahun 1999 Tentang besar dalam mengatur wilayahnya sendiri dan perdebatan mengenai
wewenang pusat dan daerah pada titik tertentu menaikkan suhu
Pemerintahan Daerah.
politik yang dapat memancing isu lain. Untuk itu payung hukum guna
memfasilitasi keinginan daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri
pada awal reformasi berhasil dirumuskan dengan dikeluarkannya
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Dengan demikian selain keinginan
pemerintah pusat untuk mengatasi masalah disintegrasi, kelahiran
undang-undang tersebut juga dilatarbelakangi oleh tuntutan daerah
yang menginginkan kebebasan. Dengan demikian Undang-Undang
No. 22 Tahun 1999 harus menampung sejumlah keinginan daerah yang
meliputi semangat demokrasi dan dapat mendekatkan pemerintah
dengan rakyat serta membangun kemandirian pemerintahan daerah.
Landasan dikeluarkannya Undang-Undang dan penyelenggaraan
Otonomi Daerah adalah Undang-Undang Dasar 1945 untuk

dpr.go.id 104