Page 106 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

yang digunakan dalam penghapusan Departemen Sosial dan Departemen
Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Hak yang sama juga
digunakan DPR untuk meminta keterangan mengenai pemecatan dua
menteri serta mengadakan penyelidikan atas kasus Buloggate dan
Bruneigate. Senada dengan sejumlah kasus tersebut, dalam menjalankan
fungsi dan tugasnya, DPR memiliki hak untuk meminta keterangan dari
pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat tentang
satu hal yang tengah ditangani demi kepentingan negara, bangsa,
pemerintahan dan pembangunan seperti tercantum dalam Pasal 35 ayat
(2).
Tidak hanya terkait isu dan masalah dalam negeri, DPR juga
memiliki peran dalam berbagai urusan luar negeri terutama dalam
rangka membuat perjanjian internasional yang berhubungan dengan
kepentingan hajat hidup orang banyak. Perjanjian internasional seperti
ini memerlukan persetujuan DPR sesuai peraturan perundang-undangan
seperti dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1). Sedangkan di ayat berikutnya,
kerjasama internasional yang berkaitan dengan kepentingan daerah maka
pemerintah wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi
Pemerintah Daerah dan DPRD.
Peran DPR selanjutnya tertuang dalam TAP MPR No. VII/
MPR/2000 yang dihasilkan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000.
Peran DPR tersebut berkaitan dengan pengangkatan Panglima TNI dan
Kapolri. Dalam Pasal 3 ayat (3) dinyatakan bahwa TNI dipimpin oleh
seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan Dalam Pasal
7 ayat (3) dijelaskan bahwa Polri dipimpin oleh seorang Kapolri yang
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat. Selain itu presiden juga harus mempertimbangkan
DPR untuk mengangkat dan penempatan duta besar dari negara lain.

3.4. UU Tentang Program Pembangunan

Nasional (UU No. 25 Tahun 2000)
dan UU Otonomi Khusus: Peluang
dan Tantangan Memajukan Daerah

Peristiwa Reformasi yang berlatarbelakang multidimensi
memberikan gambaran bahwa bangsa Indonesia kala itu tengah
menghadapi berbagai permasalahan yang berakumulasi dan mencapai
puncaknya pada tahun 1998. Untuk itu pemerintah dan Dewan

dpr.go.id 100