Page 102 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 102
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
tambahan. Namun setelah dilakukannya amandemen, UUD 1945 berubah
menjadi terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan
dan 2 pasal aturan tambahan. Selain perubahan-perubahan tersebut,
perubahan lainnya juga terlihat pada sistematika UUD 1945. Sebelum
dilakukan amandemen, sistematika UUD 1945 terdiri atas Pembukaan,
Batang Tubuh dan Penjelasan. Namun setelah dilakukan amandemen,
sistematika UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal yang
merupakan pengganti istilah Batang Tubuh.
Sejumlah amandemen yang berhasil dilakukan merupakan hasil
dari perdebatan panjang antara anggota MPR yang diawali dengan
pembahasan perubahan pertama pada Sidang MPR yang diselenggarakan
tanggal 14 hingga 21 Oktober 1999. Untuk melakukan amandemen,
...Badan Pekerja MPR
Badan Pekerja MPR dibentuk dan disahkan pada Rapat Paripurna ke-6
dibentuk dan disahkan Sidang Umum MPR Tahun 1999 sebagai salah satu materi perubahan
pada Rapat Paripurna Undang-Undang Dasar yang diawali dengan pemandangan fraksi-fraksi.
ke-6 Sidang Umum Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Tubagus Haryono, menekankan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas dari
MPR Tahun 1999...
KKN, terwujudnya checks and balances dalam sistem kekuasaan negara,
termasuk pembatasan kekuasaan presiden serta pemberdayaan
infrastruktur politik termasuk MPR dan DPR.
97
Senada dengan Fraksi Golkar, fraksi lain yakni Fraksi Kebangkitan
Bangsa dengan juru bicara Abdul Kholiq Ahmad dan Fraksi Reformasi
menekankan pada pembatasan kekuasaan presiden dan optimalisasi
lembaga tertinggi dan tinggi negara terutama MPR dan DPR. Selain kedua
butir penekanan tersebut, Fraksi Reformasi menambahkan dua butir
tambahan yakni peningkatan wewenang lembaga parlemen atau DPR serta
peningkatan wewenang lembaga kehakiman yakni Mahkamah Agung.
Sedangkan Fraksi PBB menitikberatkan pada perubahan UUD terhadap
tiga pilar kekuasaan negara yakni Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.
Di sisi lain, juru bicara Fraksi-KKI yakni Vincent Radja, menginginkan
adanya pembenahan terhadap kedudukan dan hubungan lembaga
negara yaitu kedudukan lembaga tertinggi dan tinggi negara. Salah satu
pemandangan yang mengusulkan lembaga baru berasal dari Fraksi PDU
yang disampaikan oleh juru bicaranya yakni Asnawi Latief. Menurut Fraksi
PDU lembaga baru yang mereka usulkan diberi nama Dewan Daerah.
Pemandangan umum berikutnya disampaikan oleh Fraksi
PPP melalui juru bicaranya yakni Lukman Hakim Syefudin. Fraksi PPP
97 Charles Simabura, Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemnya, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada, 2011, hlm. 79.
dpr.go.id 96
