Page 100 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 100
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
di tengah maraknya demonstrasi mahasiswa dan desakan kelompok
intelektual yang mempertanyakan legitimasi pemerintahan Presiden
B.J. Habibie karena beliau dianggap masih bagian dari pemerintahan
...penyelenggaraan Orde Baru. Bagi MPR RI, penyelenggaraan Sidang Istimewa tersebut
Sidang Istimewa merupakan salah satu langkah untuk memantapkan langkah pemerintah
dalam melaksanakan agenda reformasi di segala bidang. Beberapa hasil
tersebut merupakan
Sidang Istimewa MPR RI tersebut diantaranya adalah:
salah satu langkah 1. Terbukanya kesempatan untuk melakukan amandemen
untuk memantapkan terhadap UUD 1945 tanpa melalui referendum
langkah pemerintah... 2. Pencabutan keputusan Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (P4) sebagai mata pelajaran wajib
sesuai Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998.
3. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi maksimal
dua kali berturut-turut masa tugas yang masing-masing
berdurasi lima tahun sesuai Tap. MPR No. XIII/MPR/1998.
4. Agenda Reformasi politik yang akan dilakukan meliputi
penyelenggaraan pemilihan umum, ketentuan untuk
memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik
dan berbagai perubahan terhadap Dwifungsi ABRI.
5. Dikeluarkannya Tap. MPR No. XVII/MPR/1998 tentang
Hak Asasi Manusia, mendorong kebebasan mengeluarkan
pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan
pembebasan tahanan politik/narapidana politik.
Ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi
kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998, atas desakan berbagai
komponen masyarakat, MPR RI mulai memikirkan untuk melakukan
perubahan UUD 1945 secara bertahap. Perubahan secara bertahap
tersebut terlebih dahulu memprioritaskan pasal-pasal yang telah
disepakati oleh semua fraksi dalam MPR. Setelah itu MPR berupaya
untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang terbilang sulit
untuk disepakati. Upaya untuk melakukan perubahan dilakukan dalam
Sidang Umum MPR pada tahun 1999 yang kemudian dilanjutkan dalam
Sidang Tahunan MPR tahun 2000, 2001 dan 2002.
Dasar pemikiran dilakukannya amandemen terhadap UUD
1945 adalah bahwa UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang
bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya
melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya
check and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan. Penguasaan
terhadap MPR adalah kata kunci bagi kekuasaan pemerintahan negara
dpr.go.id 94
