Page 95 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 1999-2004:
Kiprah dan Upaya Mengawal
Kehidupan Berdemokrasi

Tinggogoy (Fraksi-TNI/Polri) dan Prof. Dr. Astrid Susanto
(Fraksi-PDKB).
2. Komisi II yang membidangi masalah Hukum dan Dalam
Negeri. Komisi ini memiliki mitra Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia, Departemen Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah, Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Kejaksaan Agung, Badan Pertanahan Nasional, Komisi
Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksaan Kekayaan
Penyelenggaraan Negara, Komisi Pemilihan Umum dan
Badan Kepegawaian Negara. Komisi ini memiliki tiga Sub
Komisi yakni (1). Sub Komisi Hukum dan Perundang-
undangan, (2). Sub Komisi Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah dan (3). Sub Komisi Aparatur dan Administrasi
Negara. Susunan dan komposisi Pimpinan Komisi II adalah
H. Amin Aryoso, SH., (Fraksi-Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan), H. Hartono Mardjono, S.H., (Fraksi-Partai
Bulan Bintang), Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi-Partai
Golkar), dan Deddy Sudarmadji (Fraksi-TNI/Polri)
3. Komisi III yang membidangi masalah Pertanian dan
Pangan. Komisi ini memiliki mitra Departemen Kehutanan,
Departemen Kelautan dan Perikanan serta Badan Urusan
Logistik. Sub Komisi yang terdapat dalam Komisi III
adalah (1). Sub Komisi Pertanian dan Pangan, (2). Sub
Komisi Kehutanan dan Perkebunan, (3). Sub Komisi
Eksplorasi Laut. Susunan dan komposisi pimpinan Komisi
III adalah Ir. Umbu Mehang Kunda (Fraksi-Partai Golkar),
Widjanarko Puspoyo, MA (Fraksi-Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan), H. Rusnain Yahya (Fraksi-Partai
Persatuan Pembangunan) dan H. Imam Churmen (Fraksi-
Kebangkitan Bangsa)
4. Komisi IV yang membidangi masalah Perhubungan
dan Infrastuktur Wilayah. Komisi ini memiliki mitra
Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi,
Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Kantor
Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan
Timur Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan
Nasional. Komisi ini memiliki tiga Sub Komisi yakni (1).

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 89
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018