Page 98 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

3.2. Sekretariat Jenderal DPR RI

Kedudukan Sekretariat Jenderal merupakan unsur pelayanan
DPR yang secara organisasi berkedudukan sebagai unsur Kesekretariatan
Lembaga Tinggi Negara. Lembaga ini jika dilihat dari perspektif
manajemen modern merupakan induk dari supporting system untuk
pelayanan yang komprehensif bagi parlemen nasional. Sekretariat
Jenderal DPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam
melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan
DPR. Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal
yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas pertimbangan DPR.
Pimpinan DPR mengajukan usul kepada Presiden mengenai pengangkatan
dan pemberhentian seorang Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris
Jenderal berikut Asisten Sekretaris Jenderal DPR.
Tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal DPR diantaranya adalah
memberikan bantuan teknis dan administratif kepada DPR, melaksanakan
kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR yang telah ditentukan oleh Pimpinan
DPR termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal
DPR dan membantu Pimpinan DPR dalam menyiapkan penyusunan
anggaran DPR dengan ketentuan: hasil penyusunan Rancangan
Anggaran DPR tersebut sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPR
terlebih dahulu disampaikan kepada BURT untuk diadakan penelitian
dan penyempurnaan. Selain itu dalam proses penyelesaian Rancangan
Anggaran DPR selanjutnya, Sekretariat Jenderal DPR bersama-sama
dengan BURT dan Panitia Anggaran memusyawarahkan penetapan plafon
anggaran DPR. Dengan persetujuan Pimpinan DPR, Sekretaris Jenderal
dapat menjadi anggota organisasi internasional yang menghimpun para
Sekretaris Jenderal Parlemen dan memberikan laporan tertulis serta
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam organisasi tersebut
kepada Pimpinan DPR.

3.3. Amandemen Undang-Undang
Dasar 1945 dan Perkembangan
Kinerja DPR

Munculnya Gerakan Reformasi yang mendahului kejatuhan
pemerintahan Orde Baru memiliki sejumlah agenda yang bertujuan untuk
menghindari berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintahan
Orde Baru agar tidak terulang kembali serta dapat mewujudkan kehidupan
berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Orde Baru sendiri pada

dpr.go.id 92