Page 104 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Amandemen UUD 1945 tidak hanya melakukan perubahan
terhadap sejumlah pasal melainkan juga memperjelas dan mempertegas
beberapa hal yang sebelumnya dianggap sebagai kelemahan UUD 1945.
Kedudukan DPR yang dengan jelas dinyatakan setara dengan kedudukan
Presiden sebelumnya telah dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-
Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/
DPRD. Sejumlah perubahan mendasar terkait dengan wewenang dan
tugas DPR diantaranya adalah: 99
1. Pemisahan pimpinan DPR dan Pimpinan MPR yang
termaktub dalam Pasal 17 Ayat 2. Dengan adanya pemisahan
pimpinan, diharapkan DPR akan mandiri dalam setiap
pengambilan keputusan sekaligus lebih efisien dan efektif
dalam melaksanakan tugasnya.
2. Penghapusan lembaga Recall. Penghapusan lembaga ini
membuat anggota DPR tidak dapat diberhentikan karena
alasan politis. Sebelumnya alasan politis terutama jika
seorang anggota dewan berbeda pendapat dengan fraksi/
pimpinan partai atau karena sebuah pernyataannya yang
menyudutkan posisi pemerintah dapat diberhentikan sebagai
anggota DPR. Tanpa adanya lembaga Recall maka seorang
anggota DPR tidak akan khawatir untuk diberhentikan dan
lebih leluasa dalam menyalurkan dan memperjuangkan
aspirasi masyarakat.

99 Rachman, H.M. Sjaiful, Perubahan Konstitusi dan Kinerja DPR RI dalam Era Reformasi, Jakarta,
Yayasan Pancur Siwah, 2004, hlm. 41.

untuk tidak lagi dicalonkan. Namun 1997-1999 yakni Harmoko meleset
Patahnya upaya Golkar untuk meyakinkan dan bagian kepalanya patah. Bagian
kepala palu tersebut terlempar ke
Pak Harto bahwa rakyat masih
Palu Sidang menginginkan beliau untuk kembali depan dimana puteri sulung Presiden
menjabat sebagai Presiden akhirnya Soeharto yakni Siti Hardiyanti
Sang Ketua MPR diterima hingga sampailah hari Rukmana duduk dengan posisi
diselenggarakannya penutupan berhadapan langsung dengan kursi
Sidang Paripurna ke-V. Hari itu, pimpinan Dewan.
tanggal 11 Maret 1998 Sidang Kejadian patahnya palu
Paripurna MPR ditutup dengan sidang sang Ketua MPR mengguncang
tiga ketukan palu sidang sekaligus Harmoko yang segera meminta maaf
menandai terpilihnya kembali kepada Pak Harto saat mendampingi
Soeharto sebagai Presiden RI untuk beliau ketika meninggalkan ruang
ketujuh kalinya. Namun Palu yang Sidang Paripurna. Kejadian tersebut
diketukkan oleh Ketua MPR periode juga merupakan kejadian pertama

dpr.go.id 98