Page 108 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dan DPR untuk mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM dan
menyiapkan perangkat hukum yang adil. Pada titik ini peran DPR pasca
reformasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan produktivitas
...ketidakpastian yang menghasilkan peraturan dan undang-undang sekaligus mampu
keadilan dan meningkatkan kapasitas aparatur penegak hukum serta sarana dan
prasarana hukum. Di sisi lain, intensitas penegakkan hukum melalui
jaminan hukum
produk undang-undang yang lebih komprehensif terkendala dengan
yang melemahkan belum meningkatnya peningkatan integritas moral dan profesionalitas

penegakkan penegak hukum termasuk kesadaran dan kualitas pelayanan publik
supremasi hukum. di bidang hukum kepada masyarakat. Kondisi ini terutama di akhir
pemerintahan Orde Baru mengakibatkan ketidakpastian keadilan dan
jaminan hukum yang melemahkan penegakkan supremasi hukum.
Kelemahan moral para penegak hukum mengakibatkan praktik korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN) masih belum mampu diatasi.
Masalah lain yang berhasil diidentifikasi dan terangkum
dalam GBHN 1999 adalah lambatnya pemulihan ekonomi. Kenyataan
ini terlihat bahwa kendati telah dilakukan berbagai upaya untuk
mengatasi krisis ekonomi melalui program reformasi di bidang
ekonomi namun perubahan yang diharapkan ke arah perekonomian
Indonesia yang lebih baik masih belum tercapai. Pemulihan ekonomi
yang berjalan lambat setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Pertama
adalah penyelenggaraan negara di bidang ekonomi yang dijalankan
oleh pemerintah Orde Baru secara sentralistik dan telah berlangsung
lama mengakibatkan kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan
rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif. Kedua
adalah kesenjangan ekonomi bersifat multidimensi yang meliputi
kesenjangan pemasukan antara pusat dan daerah, daerah dengan
daerah yang lain serta antar golongan sosial. Kesenjangan ini meluas
ke seluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak mampu
menopangnya. Pemusatan modal dan berkembangnya monopoli di
sebagian kalangan elit yang jumlahnya sedikit membuat penguasaan
ekonomi Indonesia belum berubah kendati pemerintahan Orde Baru
sudah berhasil ditumbangkan oleh gerakan reformasi. Pemulihan sektor
ekonomi yang diharapkan berlangsung lebih cepat pada masa reformasi
menjadi salah satu perhatian pemerintah dan DPR mengingat kegagalan
pemulihan di bidang ekonomi dapat mengakibatkan meningkatnya
angka pengangguran sekaligus meningkatnya jumlah penduduk
miskin. Seiring dengan itu fenomena lain yang mengikutinya adalah
menurunnya derajad kesehatan.

dpr.go.id 102