Page 31 - MAJALAH 171

ANGGARAN

Tentu saja ihwal perubahan
PPnBM kendaraan ini adalah
suatu terobosan yang menarik
dalam dunia perpajakan.
Namun, barang mewah lainnya
yang tak masuk dalam
skema ini atau tak
bersentuhan langsung
dengan pelestarian
lingkungan, tetap
dikenakan pajak tinggi
secara proporsional.
Prinsipnya, pemerintah
ingin mengamankan
penerimaan negara dengan
tetap mengedepankan keadilan
dan perlindungan kepada
konsumen maupun produsen
kecil.
Selain itu, Tutik juga
mengapresiasi sinergi
Kementerian Keuangan dan
Kementerian Perindustrian
sebagai leading sector atas
usulan perubahan skema ini.
Pendalaman atas skema PPnBM
ini terus dilakukan pemerintah
dan DPR RI, sehingga ditemukan
angka ideal untuk pajak
barang mewah. “Saya sangat
menghargai atas bersinerginya
Kementerian Keuangan dan
Kementerian Perindustrian
selaku pemangku kebijakan KAMI PUNYA PANDANGAN SAMA DENGAN
dalam usulan skema penjualan
PPnBM di sini,” tuturnya. PEMERINTAH, DIANTARANYA MENGURANGI CO2
Untuk diketahui, selama ini UNTUK KENDARAAN, MEMBERIKAN DUKUNGAN
tarif PPnBM dibagi dua, yaitu
untuk kendaraan bermotor REGULASI DAN INSENTIF FISKAL KEPADA
dan non kendaraan bermotor. INDUSTRI OTOMOTIF, KHUSUSNYA KENDARAAN
Tarif PPnBM untuk kendaraan
bermotor diatur dalam PMK RAMAH LINGKUNGAN,”
Nomor 33/PMK.010/2017.
Sedangkan non kendaraan
bermotor diatur dalam PMK soal mobil listrik. kepatuhan wajib pajak. Inilah
Nomor 35/PMK.010/2017. Dalam Berbicara proyeksi yang sedang digarap pemerintah
pertemuan Menkeu dan Menteri penerimaan PPN dan PPnBM untuk mengoptimalkan
Perindustrian dengan Komisi tahun 2019 sendiri, data dari penerimaan dari sektor pajak.
XI DPR RI itu pemerintah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dan PPnBM merupakan gateway
menyiratkan ingin memberi menyebutkan proyeksinya alias pintu gerbang baru yang
insentif pajak bagi kendaraan sebesar Rp559,9 triliun. sedang dioptimalkan untuk
ramah lingkungan sekaligus Target proyeksi tersebut mesti membantu Anggaran Pendapatan
mendorong Peraturan Presiden mempertimbangkan tingkat Belanja Negara. l mh/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 31