Page 28 - MAJALAH 171
P. 28
ANGGARAN
Gaji Disetarakan, Profesionalitas
Perangkat Desa Harus Meningkat
Gaji perangkat desa telah beberapa bulan,” ujarnya kepada pegawai yang paling penting
disetarakan dengan gaji pokok Parlementaria, baru-baru ini di posisinya untuk kepentingan
Jakarta.
desa dalam meningkatkan
PNS golongan IIA. Perangkat Politisi Partai Kebangkitan kualitas desa tersebut. Apalagi
desa mesti meningkatkan Bangsa (PKB) yang karib disapa dengan adanya kucuran Dana
profesionalitas. Ninik tersebut mengatakan, Desa. Penting lagi, saya pikir
selama ini kinerja para perangkat peningkatan kapasitas building
desa tak jauh berbeda dengan kepada mereka, supaya tidak
PNS. Bahkan perangkat desa ada kesulitan dalam mengelola
residen Joko Widodo jam kerjanya melebihi para PNS, dan melaporkan Dana Desa.
menandatangani karena perangkat desa mesti Kadang-kadang mereka untuk
Peraturan Pemerintah siap kapanpun saat dibutuhkan bikin pelaporan masih sedikit
(PP) Nomor 11 masyarakat. Bagi masyarakat, kesulitan, bahkan rancangan
PTahun 2019 tentang perangkat desa adalah pembangunan desa copy paste
Perubahan Kedua atas PP perwakilan pemerintah yang dari desa sebelah,” kata legislator
Nomor 43 Tahun 2014 tentang paling terdekat dengan mereka. dapil Jawa Timur III itu.
Peraturan Pelaksanaan Untuk itu, menurut Ninik,
Undang-Undang Desa. Aturan jabatan perangkat desa tak bisa TUNTUTAN KIAN MENINGKAT
yang telah diberlakukan pada dijadikan pekerjaan sambilan, Anggota Komisi II DPR RI Abdul
Maret 2019 itu adalah bentuk namun harus fokus menjadi Hakam Naja menilai kebijakan
perhatian pemerintah terhadap perangkat desa. penyetaraan gaji perangkat desa
kesejahteraan kepala desa, “Perangkat desa ini bukan lagi setara gaji PNS golongan IIA
sekretaris desa, dan perangkat pegawai sambilan, tapi memang sangat tepat.
desa lainnya. Mengingat,
Dengan adanya kebijakan
ini, Wakil Ketua Komisi II DPR
RI Nihayatul Wafiroh berharap
para perangkat desa menjadi
lebih profesional dalam bekerja Wakil Ketua
memberikan pelayanan kepada Komisi II DPR RI
Nihayatul Wafiroh.
masyarakat. Foto: Arief/Jk
“Gaji setara golongan IIA itu
minimal, karena di beberapa
tempat sudah ada yang insentif di
atas golongan IIA. Kita berharap
mereka lebih profesional dalam
bekerja dan tidak menggunakan
Dana Desa untuk kepentingan
pribadi. Kadang yang harus
kita terangkan ke masyarakat
bahwa Dana Desa bukan untuk
gaji perangkat desa. Dan yang
lebih penting adalah kepastian
mendapatkan gaji setiap
bulan, karena kadang-kadang
ada yang tidak digaji dalam
28 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019