Page 30 - MAJALAH 171

ANGGARAN

Berharap PPnBM Jadi Gateway Baru

Pendapatan Negara

Setelah melahirkan tax amnesty, potensi lain di sektor
penerimaan negara terus digali. Salah satunya adalah Pajak
Pertambahan Nilai atas Barang Mewah atau PPnBM.

etentuan PPnBM Menkeu dalam mengonsultasikan konsep kampanye lingkungan
sebagaimana diatur PPnBM ini. Kampanye berjalan seraya tak kehilangan
dalam Pasal 5 pengurangan karbondioksida pula penerimaan negara.
Undang-Undang (CO2) untuk kendaraan harus “Kami punya pandangan
KNomor 42 Tahun jadi pertimbangan pengurangan sama dengan pemerintah,
2009 menyebutkan bahwa pajak pajak. Dengan begitu, masyarakat diantaranya mengurangi CO2
barang mewah adalah yang lebih teredukasi menggunakan untuk kendaraan, memberikan
dikenakan pada barang yang kendaraan ramah lingkungan. dukungan regulasi dan insentif
tergolong mewah dan dilakukan Belum diputuskan secara fiskal kepada industri otomotif,
oleh produsen (pengusaha) untuk detail memang, berapa besaran khususnya kendaraan ramah
menghasilkan atau mengimpor PPnBM untuk kendaraan lingkungan,” ujar Tutik dalam
dalam kegiatan usahanya. ramah lingkungan ini. Namun, rapat tersebut.
Contohnya adalah kendaraan semangat pembangunan
mewah. Bahkan, arloji mewah berkelanjutan sudah tertanam
impor juga dikenai PPnBM tinggi. dengan baik tatkala pemerintah
Nah, ada yang menarik dalam dan DPR bersepakat soal ini. Jadi,
pembahasan PPnBM untuk
kendaraan mewah ini. Jika dulu
PPnBM mobil mewah dibedakan
antara sedan dan non sedan, kini
tak ada lagi. Bila dulu kapasitas Anggota Komisi XI DPR RI
mesin (CC) jadi patokan besaran Tutik Kusuma Wardani. Foto: Geraldi/Jk
pajak, kini emisi gas buang dari
kendaraan mewah tersebut yang
menjadi pertimbangan. Hal itu
terungkap dalam rapat kerja
konsultasi pada Maret lalu saat
Menteri Keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani berkonsultasi
dengan Komisi XI DPR RI ihwal
pengelompokan kendaraan
mewah yang dikenai PPnBM.
Semakin rendah emisinya, kian
rendah pula pajaknya. Inilah
kemajuan terbaru PPnBM yang
ikut mendukung pelestarian
lingkungan. Anggota Komisi XI
DPR RI Tutik Kusuma Wardani
pun mengapresiasi langkah

30 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019