Page 25 - MAJALAH 171
P. 25

LEGISLASI





            perkembangan. Hadirnya RUU
            PIHU juga untuk menjawab
            berbagai tantangan dalam
            pelaksanaan ibadah Haji dan               PENATAAN DAN
            Umrah.                                PERBAIKAN MANAJEMEN
              “Hal yang mendasar dan
            menjadi pertimbangan Komisi             PENYELENGGARAAN
            VIII DPR RI melakukan inisiatif       IBADAH HAJI DAN UMRAH
            dan mengusulkan penggantian            INI SEHINGGA JEMAAH
            atas Undang-Undang Nomor
            13 Tahun 2008 Tentang                 HAJI DAN UMRAH DAPAT
            Penyelenggaraan Ibadah Haji           MENUNAIKAN IBADAHNYA
            merupakan perwujudan komitmen        DENGAN KHUSYUK, TERTIB,
            dan kesungguhan Komisi VIII
            DPR RI melakukan penataan               AMAN, NYAMAN, DAN
            dan perbaikan manajemen                 MENDAPAT HAJI YANG
            penyelenggaraan ibadah Haji dan              MABRUR,”
            Umrah ini sehingga jemaah Haji

                                                   Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong





                                                                                                         Foto: Eno/Jk


                                              dan Umrah dapat menunaikan       pembahasan pewujudan RUU
                                              ibadahnya dengan khusyuk,        PIHU ini.
                                              tertib, aman, nyaman, dan          “Semangat yang muncul
                                              mendapat haji yang mabrur,” kata   dalam pembahasan RUU ini
                                              legislator Partai Amanat Nasional   juga menunjukkan betapa besar
                                              (PAN) dapil Banten III tersebut.   kepedulian dan perhatian para
                                               Komisi VIII DPR RI memandang    wakil rakyat dan pemerintah
                                              perlu untuk melakukan penguatan   terhadap kesejahteraan bangsa
                                              kelembagaan dengan melakukan     Republik Indonesia pada
                                              revisi UU. “Oleh karena itu      umumnya dan calon jemaah
                                              harapan yang besar dari jemaah   Haji, pada khususnya dalam
                                              untuk melakukan ibadah Haji      penyelenggaraan ibadah Haji
                                              dan Umrah, maka diperlukan       dan Umrah yang selama ini
                                              kemudahan dalam pelaksanaan,     dirasa perlu ditingkatkan aspek
                                              pelayanan, sehingga kehadiran    pembinaan, pelayanan, dan
                                              RUU ini menjadi solusi dari      perlindungan terhadap jemaah
                                              harapan jemaah,” imbuh Ali       Haji Indonesia,” tuturnya.
                                              Taher.                             Di masa sidang ini DPR RI juga
                                               Pada kesempatan yang            mengesahkan RUU Kerja Sama
                                              sama, Menteri Agama Republik     Indonesia dengan Rusia di Bidang
                                              Indonesia Lukman Hakim           Pertahanan. Saat Rapat Paripurna
                                              Saifuddin mengapresiasi setinggi-  yang dipimpin oleh Wakil Ketua
                                              tingginya Pimpinan dan seluruh   DPR RI Koordinator Bidang
                                              Anggota Komisi VIII DPR RI,      Industri dan Pembangunan
                                              Panitia Kerja, Tim Perumus serta   (Korinbang) Agus Hermanto
                                              Tim Sinkronisasi RUU PIHU        pada akhir Maret 2019 lalu di
                                              atas sinergi yang terjalin dalam   Gedung Nusantara II, Senayan,



                                                                        TH. 2019      EDISI 171      PARLEMENTARIA        25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30