Page 22 - MAJALAH 171

PENGA WASAN

Implementasi OSS di Daerah

Terkendala SDM dan Infrastruktur

Jika betul-betul serius
Inilah yang perlu diawasi dan
menerapkan OSS, pemerintah berperan sebagai gateway dari dikontrol oleh pemda menurut
sistem pelayanan yang sudah
segera lakukan pembangunan ada di kementerian/lembaga dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI
infrastruktur TI yang merata. pemerintah daerah (pemda). Mardani Ali Sera. Pengusaha yang
Termasuk, menyiapkan Sayangnya, meski hampir sudah mengantongi NIB harus
SDM yang mumpuni untuk setahun diterapkan, masih banyak berkomitmen untuk menyerahkan
yang harus dibenahi dalam
dokumen-dokumen yang bisa
mengoperasikannya. pengimplementasian OSS terutama melegalkan usaha yang akan
di daerah. dijalankan.
Merujuk Undang-Undang No. 23
DAERAH HARUS PEGANG KONTROL Tahun 2009 Tentang Pemerintahan
Pola perizinan OSS tahapannya Daerah, beberapa perizinan
ertengahan tahun dilaksanakan terbalik dari proses yang merupakan kewenangan
2018, pemerintah perizinan sebelumnya. Jika pemda yakni izin lokasi atau izin
meluncurkan sistem sebelumnya izin operasional lingkungan. Izin tersebut tetap
perizinan investasi atau izin komersil keluar setelah dikeluarkan oleh
Pterintegrasi berbasis melengkapi seluruh persyaratan pemda, tentu
daring alias Online Single Submission seperti izin lingkungan, saja setelah
(OSS) yang merupakan bagian dari AMDAL dan lainnya, perusahaan
Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Ini sedangkan dengan OSS atau
salah satu upaya pemerintah dalam setelah mendapatkan
meningkatkan keterpaduan dan Nomor Induk Berusaha
digitalisasi perizinan berusaha. (NIB) pengusaha diberi
Melalui OSS, pemerintah waktu untuk melengkapi
bersemangat ingin meng- persyaratan lainnya.
integrasikan perizinan di daerah
dengan pusat guna memudahkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI
kegiatan usaha di Indonesia. Mardani Ali Sera. Foto: Arief/Jk
Sebagai bentuk penyederhanaan
perizinan, berbagai tahapan
perizinan usaha yang dianggap
tak perlu sudah dihapuskan oleh
pemerintah.
Jika sebelumnya perizinan usaha
diterbitkan oleh menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, bupati atau
wali kota, dengan adanya OSS
semua sistem perizinan elektronik
akan saling terintegrasi.
Diharapkan, nantinya sistem
ini menjadi gerbang
utama dari sistem
pelayanan
pemerintah.
OSS akan

22 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019