Page 19 - MAJALAH 171
P. 19
SUMB ANG SARAN
SUMB ANG SARAN
seperti BNPB. Namun, perlu juga konsultasi dan penggalangan yang sudah lanjut usia atau yang
melibatkan K/L lainnya seperti aspirasi terlebih dahulu dengan masih sangat muda, keluarga yang
Kementerian Sosial, Kementerian masyarakat terdampak dan hidup dibawah garis kemiskinan,
Kesehatan, Kementerian Pekerjaan lembaga-lembaga kemanusiaan keluarga yang memiliki anggota
Umum dan Perumahan Rakyat yang bekerja di Sulteng. yang berkebutuhan khusus atau
(PUPR), Kementerian Pendidikan, Salah satu strategi yang penyandang disabilitas. Keluarga
dan K/L lainnya. Keterlibatan dua bisa digunakan adalah dengan yang memiliki anggota yang
kementerian koordinasi, yaitu memaksimalkan fasilitator- mengalami trauma pascabencana
Kementerian Koordinasi Bidang fasilitator yang ada untuk yang tinggi; serta keluarga
Pembangunan Manusia dan memberikan pendampingan yang memiliki anggota dimana
Kebudayaan (Kemenko PMK) dan kepada warga-warga dan karakteristik gender, suku, agama,
Kementerian Koordinasi Politik, kemudian merumuskan solusi yang ras, dan antar golongan yang
Hukum, dan Keamanan (Kemenko tepat untuk setiap keluarga. Model tidak diterima oleh masyarakat
Polhukam), yang banyak terlibat bantuan bisa berupa pemberian sekitarnya. Kelompok-kelompok ini
pada proses penanganan bencana uang tunai yang kemudian bisa umumnya membutuhkan bantuan
juga diperlukan. Pihak DPR RI digunakan keluarga terdampak yang berbeda dibandingkan paket
juga perlu dilibatkan karena untuk pemulihan, atau berupa bantuan standar yang diberikan
memiliki fungsi anggaran dan material bahan bangunan, atau oleh pemerintah atau lembaga
pengawasan program pemerintah berupa bantuan teknis seperti kemanusiaan pada umumnya.
serta menyerap, menghimpun, penyediaan tukang, pelatihan Pendataan warga
menampung, dan menindaklanjuti terdampak yang seksama dan
aspirasi rakyat. berkesinambungan diperlukan
untuk memastikan seluruh warga
PENANGANAN BENCANA YANG terdampak menerima bantuan yang
BERPUSAT PADA MASYARAKAT sesuai dengan kebutuhan, merata,
Bangsa Indonesia sudah beberapa PEMBATASAN OPSI dan menyeluruh.
kali menangani bencana berskala INTERVENSI YANG BERHARAP Untuk mewujudkan hal ini,
besar seperti saat Tsunami Aceh SATU SOLUSI UNTUK perlu adanya mekanisme untuk
(2004), gempa bumi Yogyakarta SELURUH MASYARAKAT diseminasi informasi terkait
(2006), banjir besar di Jakarta bantuan-bantuan yang akan
(2007), gempa bumi di Tasikmalaya TERDAMPAK UMUMNYA disediakan oleh pemerintah dan
dan Sumatera Barat (2009), dan MEMPERLAMBAT KAPASITAS lembaga-lembaga kemanusiaan
letusan gunung Merapi (2010) yang WARGA UNTUK BISA PULIH lainnya, baik melalui sosialisasi
menyebabkan dampak terhadap SECARA MANDIRI.” dengan cara tatap muka,
ratusan ribu orang dari saat penyebaran informasi melalui
tanggap darurat hingga pemulihan media konvensional (misalnya
pasca bencana. Namun sayangnya TV, radio, surat kabar), media
bangsa kita jarang mengingat pembangunan struktur tahan daring (online), dan media sosial,
kembali apa saja pembelajaran gempa, atau peningkatan maupun dengan menyebarkan
yang kita dapat dari pengalaman- pemahaman terkait siap siaga melalui brosur, leaflet, atau
pengalaman yang lampau. bencana. media komunikasi lainnya. Serta
Salah satu contohnya adalah diimbangi pula dengan mekanisme
proses penanganan terkait MEMASTIKAN TIDAK ADA YANG pengumpulan asiprasi untuk
penyediaan hunian (atau shelter) TERTINGGAL masyarakat terdampak yang
untuk warga terdampak. Di Penanganan bencana perlu juga mudah diakses, inklusif untuk
Sulawesi Tengah, pemerintah menyesuaikan dengan kondisi seluruh warga, dan partisipatif.
memberlakukan kebijakan setiap warga terdampak. Beberapa Penulis adalah Praktisi
pembangunan kawasan hunian karakteristik kelompok yang Kebencanaan, Kandidat Doktor
sementara (huntara) yang rentan antara lain: keluarga untuk Kesiapsiagaan Bencana di
berbentuk barak, dan kemudian dengan kepala keluarga tunggal, Macquarie University Australia,
warga terdampak digiring untuk khususnya yang keluarga dengan dan Sekretaris Masyarakat
menerima solusi kebijakan kepala keluarga perempuan. Penanggulangan Bencana
yang top-down ini tanpa adanya Keluarga dengan kepala keluarga Indonesia. l
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 19
