Page 15 - MAJALAH 171

LAPORAN UTAMA
LAPORAN UTAMA

kesulitan air,” tandasnya. Sara pun
mengungkapkan bahwa pernah
ada negara yang meminjamkan
alat pengubah air laut menjadi
air minum, tetapi izinnya selalu
dipermasalahkan dan ujung-
ujungnya dikenai biaya 6.000
dollar AS di bea cukai. Padahal,
kata Sara, alat tersebut bisa
memberi minum seribu orang
sehari.
Persoalan lain yang menjadi
kegundahannya yaitu keterbatasan
BNPB menjangkau korban dalam
memberikan bantuan. Dari
sebanyak 396 ribu korban jiwa
yang terdampak Gempa Lombok,
BNPB baru mampu menyalurkan
Dana Siap Pakai (DSP) bagi 5
ribu lebih rekening. Sara menilai
persoalan ini menjadi penyebab
banyaknya lokasi gempa yang Kondisi rumah warga terdampak gempa Lombok. Foto: Runi/Jk
belum tersentuh pemerintah.
“Kalaupun sudah tersentuh,
paling hanya satu tenda tanpa Center (ASEAN Coordinating Centre harus luruskan teknis di lapangan
logistik untuk dua ribuan jiwa. for Humanitarian Assistance on agar aparat kita tidak gagap hadapi
Bahkan, ada relawan dari salah Disaster Management). Sedangkan bencana alam,” tegasnya.
satu universitas kedokteran di dalam undang-undang terkait Untuk diketahui, ketika
mengeluhkan lokasinya tidak ada pelarangan seperti yang gempa pertama kali melanda
kekurangan air bersih sehingga dimaksud, justru pintu dibuka NTB pada pertengahan 2018
kesulitan menangani para pasien,” bagi mereka. Bantuan (asing) lalu, Presiden Joko Widodo
ujar Sara. ini bisa membantu para korban menunjuk Menkopolhukam
Berdasarkan laporan yang dia di hari-hari pertama terutama Wiranto selaku Koordinator
terima dari berbagai pihak di lokasi dalam upaya SAR (pencarian dan Mitigasi. Sementara, Undang-
bencana, titik lokasi yang masih penyelamatan) contohnya,” terang Undang Penanggulangan Bencana
belum tersentuh bantuan dengan Sara. mengatur bahwasanya koordinator
optimal yakni Dusun Sejongga, Sara pun meminta pemerintah penanggulangan bencana
Dusun Senjajak, Dusun Penjor, segera meluruskan masalah- adalah BNPB yang notabene
Dusun Panggung Desa, Dusun masalah teknis tersebut, mulai dari mitra kerja Komisi VIII DPR RI.
Sambik Jengkel, Dusun Sangiang masalah keterbatasan menyalurkan Keadaan ini menyulitkan anggota
Desa dan Dusun Melepah Utara. bantuan, lemahnya koordinasi dewan mengkomunikasikan
Semua dusun tersebut berada di antar institusi, termasuk soal informasi dari pemerintah kepada
Kabupaten Lombok Utara. bantuan dari luar negeri yang korban gempa, masyarakat,
“Semakin aneh bagi saya saat selama ini dibatasi. “Seperti pada maupun lembaga swadaya yang
pemerintah dengan kondisi saat saya berkunjung ke Banten melaporkan setiap hal yang
keterbatasan memberi bantuan, untuk mendengar langsung BPBD mereka butuhkan. “Perlu ada
tapi membuat kebijakan menolak (Badan Penanggulangan Bencana evaluasi terhadap persoalan
bantuan luar negeri dengan alasan Daerah) setempat, mereka tidak ini semua. Evaluasi mulai dari
yang aneh juga. Asing tidak boleh bisa langsung bergerak karena Undang-Undang Penanggulangan
bantu karena faktor yang tidak belum ada instruksi. Kemudian, Bencana sampai pada teknis
relevan dengan bentuk bantuan. yang diberi kewenangan pelaksanaan dan aturan yang
Tapi di sisi lain, kalau asing ingin menangani bencana justru mengikutinya,” ujar Sara.
ikut membantu harus melalui AHA kementerian lain. Pemerintah l pun/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 15