Page 13 - MAJALAH 171
P. 13
LAPORAN UTAMA
LAPORAN UTAMA
tahun 2018 ini, terjadinya hampir terkait penanganan bencana. Hal diperjelas aturannya itu. Mungkin
secara bersamaan dan berdekatan tersebut yang kemudian menjadi kalau perlu ada peta. Tapi kan
pula dengan masa-masa yang persoalan, sehingga terkesan masalahnya Indonesia adalah
sangat kompleks untuk Indonesia. anggaran itu kecil, seperti pada negara bencana, jadi seluruh
Oleh karena itu, berdampak pada BNPB. daerah bisa setiap saat terkena
kurang rapihnya penanganan “Kami akui, anggaran untuk bencana,” ungkap Totok.
bencana, khususnya di Palu BNPB memang tergolong kecil. UU Penanggulangan Bencana
maupun di Lombok (NTB). Kami Namun, anggaran di lembaga saat ini belum mengatur pola
berharap, akan adanya koordinasi terkait lainnya inilah yang koordinasi antar lembaga yang
yang baik antar lembaga seharusnya mampu meng- terlibat dalam penanggulangan
pemerintah terkait penanganan cover penanganan bencana. Kami bencana. Selain itu, UU tersebut
bencana,” ujar Endang kepada harapkan, dari hulu hingga hilir juga belum mengatur kewajiban
Parlementaria baru-baru ini. ini harus ada keterikatan, seperti daerah terkait penganggaran
Legislator Fraksi Partai Golkar Satuan Tugas Kebakaran Hutan penanggulangan bencana dalam
ini menerangkan, adanya kendala dan Lahan (Satgas Karhutla), APBD. Menurut penilaian Baleg,
dalam koordinasi yang secara Kementerian Sosial (Kemensos), UU lama masih lemah soal mitigasi
otomatis akan mempengaruhi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan antisipasi bencana. Bahkan
kebijakan yang dihasilkan dan Geofisika (BMKG) dan belum mengatur secara jelas
dan tentu saja berdampak
pada penanganan kondisi di
lapangan. Endang menginginkan
penanganan kebencanaan yang
paripurna, hal ini dapat segera ...KITA HARAPKAN, PEMERINTAH ME-
dikoordinasikan lintas sektoral
serta memberikan pelayanan yang REVIEW KEMBALI SISTEM KOORDINASI YANG
terbaik kepada masyarakat. TERLALU RUMIT DAN BERBELIT. UU YANG BARU,
Dengan tegas, Endang
mendorong agar DPR bersama KAMI HARAPKAN NANTI JUGA BISA HADIR DAN
pemerintah untuk segera DAPAT MENJADI ‘JALAN TOL’ UNTUK PENANGANAN
merevisi Undang-Undang (UU)
Nomor 24 Tahun 2007 tentang BENCANA DARI YANG MELIBATKAN BERBAGAI
Penanggulangan Bencana.
Sehingga diharapkan menjadi SEKTOR INI,”
solusi dari berbagai persoalan
yang tadinya menjadi penghambat
dalam penanganan bencana, baik
itu dari sisi koordinasi maupun lembaga terkait lainnya,” tutur masalah penetapan status bencana
regulasinya. Endang. dan pelibatan bantuan asing.
“Jadi, masyarakat tidak akan Sejalan dengan yang dikatakan Dalam UU Penanggulangan
merasa bahwa negara tidak hadir. Endang, Badan Legislasi (Baleg) Bencana juga masih menyisakan
Kita harapkan, Pemerintah me- DPR RI beberapa waktu lalu kesulitan dan kelemahan dalam
review kembali sistem koordinasi telah menggelar rapat bersama koordinasi dan sinkronisasi
yang terlalu rumit dan berbelit. UU tim ahli membahas urgensi program serta kegiatan
yang baru, kami harapkan nanti penggantian UU Nomor 24 Tahun penanggulangan bencana antara
juga bisa hadir dan dapat menjadi 2007 tentang Penanggulangan kementerian atau lembaga, dan
‘jalan tol’ untuk penanganan Bencana. Wakil Ketua Baleg DPR dinas SKPD di daerah. Aturan
bencana dari yang melibatkan RI Totok Daryanto mengatakan, tentang penanggulangan bencana
berbagai sektor ini,” harap Endang. pada aturan yang lama, yang komprehensif dan jelas
Endang menambahkan, banyak poin-poin yang harus sangatlah dibutuhkan. Karena
mengenai anggaran diperjelas, karena belum secara Indonesia merupakan salah satu
penanggulangan bencana, keseluruhan mengatur tentang negara yang termasuk dalam
anggaran tersebut tersebar di penanggulangan bencana. kategori paling rawan bencana.
berbagai lembaga pemerintah “Banyak sekali hal yang harus l pun/es
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 13
