Page 8 - MAJALAH 171
P. 8
LAPORAN UTAMA
LAPORAN UTAMA
Manajemen Bencana untuk mendapatkan bantuan
tersebut bukan manajemen
Seharusnya Tak Rumit bencana. “Saya ingin rakyat bisa
mendapatkan bantuan seperti
pejabat dapat lump sum atau sekali
bayar,” tuturnya.
Mekanisme pemberian bantuan
Sudah hampir menahun yang rumit justru menghambat
sejumlah daerah di Indonesia Fahri menegaskan hal itu setelah recovery (pemulihan). Seharusnya
porak-poranda pasca dilanda mengungkap fakta penanganan pemberian bantuan bencana
bencana alam. Namun, proses bencana saat turun langsung ke prosesnya bisa dilakukan secara
lokasi bencana beberapa waktu
cepat. “Orang lagi kena bencana
recovery belum juga tuntas lalu. malah bikin rumit. Jadi, menurut
seutuhnya. Di Nusa Tenggara Barat saya, kasih uang saja, sehingga
(NTB), contohnya. Para korban masyarakat juga mencari
Gempa Lombok dan Sumbawa kesibukan, mereka mau bangun
mengeluhkan soal proses rumah sendiri itu terserah mere-
WAKIL Ketua mendapatkan bantuan yang ka,” ujar legislator dapil NTB itu.
DPR RI Fahri terlalu panjang dan berbelit- Lebih jauh Fahri
Hamzah belit. Padahal mereka sangat mengungkapkan, berdasarkan
meminta butuh bantuan yang sebelumnya perkembangan pemantauan
pemerintah dijanjikan, yaitu rumah. pemulihan dampak Gempa NTB,
menyeder- Diketahui, bahwasanya hingga saat ini dana bantuan
hanakan masyarakat NTB yang ingin untuk para korban terdampak
manajemen mendapat bantuan rumah mesti bencana tak kunjung dicairkan.
bencana agar berfoto di depan rumah mereka Dari laporan yang dia terima,
rakyat yang terkena musibah yang rusak. Lalu hingga kini jumlah bantuan
bisa cepat tertangani. dicek dan kemudian terungkap baru sebesar Rp 321
diverifikasi. Setelah miliar untuk alokasi 117.979 rumah
itu, penduduk yang rusak terlapor. Bahkan ada sekitar
dapat bantuan 99.620 unit rumah rusak dari data
diminta membuat yang terverifikasi, masih belum
laporan. Menurut jelas. “Jadi, kita tagih omongan
Fahri, cara birokrasi pemerintah yang katanya ‘siap’
dan ‘akan’ dicairkan, tapi sampai
saat ini belum direalisasikan,”
tandasnya. Seharusnya, kata
Fahri, Kementerian Keuangan
Wakil ketua DPR RI
Fahri Hamzah. menghilangkan segala prosedur
Foto: Erman/Jk pencairan sisa dana bantuan.
Terkait persoalan ini, DPR
RI membentuk Tim Pengawas
(Timwas) Penanggulangan
Bencana. Timwas sudah
melakukan beberapa kali
rapat membahas mulai
dari penanganan, recovery
hingga evaluasi pembiayaan
penanggulangan bencana.
Dalam rapat Timwas
dengan pemerintah, Fahri
memberikan beberapa catatan.
Beberapa catatan itu menjadi
8 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
