Page 9 - MAJALAH 171
P. 9
LAPORAN UTAMA
LAPORAN UTAMA
tugas DPR RI dalam menjalankan serta keterpaduan dukungan tindih dalam penanganan bencana.
fungsi pengawasan terhadap kerja pembiayaan penanganan dampak “Karena kita ingin segera memiliki
pemerintah. gempa. DPR RI juga meminta model integrasi kelembagaan
Fahri mencatat perlunya revisi pemerintah memastikan alokasi yang memungkinkan kita punya
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor pembiayaan pemulihan gempa lembaga yang kuat dan permanen,
5 Tahun 2018 guna mempercepat Lombok dan Sumbawa dengan sebagai lembaga yang bertanggung
penanganan bencana yang terjadi memastikan program dan sumber jawab atas penanganan bencana,
di banyak daerah, seperti di pendanaannya. “Hal ini untuk baik mitigasinya maupun
NTB, Sulawesi Tengah, Banten, menghindari simpang siur alokasi penanganan setelah bencana
Lampung dan Sukabumi. biaya dalam jangka pendek sampai ataupun pada saat pencarian dan
“DPR minta pemerintah untuk jangka panjang,” ujar Pimpinan pertolongan,” kata Fahri.
pertimbangkan revisi Inpres DPR RI Koordinator Bidang Kese- Namun, Fahri belum bisa
Nomor 5 Tahun 2018, sehingga jahteraan Rakyat (Korkesra) itu. memastikan apakah integrasi
menjadi dasar hukum dalam Fahri juga menyampaikan lembaga tersebut akan disatukan
penanganan bencana untuk permintaan kepada pemerintah dalam sebuah lembaga baru
seluruh daerah terdampak. untuk meninjau kebijakan atau tidak. Fahri menyerahkan
Waktu itu bencana masih terjadi pembangunan Hunian Sementara keputusan kepada pemerintah dan
di Lombok dan Sumbawa, serta (Huntara) dan fasilitasnya guna Anggota Dewan yang terpilih pada
seluruh kementerian dan lembaga merespon musim hujan yang akan periode berikutnya. Secara prinsip,
dikerahkan dalam pemulihan datang. Pemerintah diharapkan DPR RI menginginkan adanya
gempa NTB,” kata Fahri. dapat mengatur Huntara menjadi lembaga penanganan bencana
Catatan lainnya, yakni DPR RI rumah tumbuh dan permanen. yang kredibel dan efektif supaya
meminta penyederhanaan birokrasi Hal lain yang menjadi sorotan masyarakat yang terkena dampak
penanganan bencana dengan Fahri, yaitu soal integrasi bencana bisa tertangani dengan
kepemimpinan yang lebih solid, lembaga-lembaga pemerintah baik.
yang memastikan keterpaduan yang menangani kebencanaan Tentunya, koordinasi dan sinergi
data dan rencana penanganan (BMKG, Basarnas dan BNPB). serta pengawasan yang dilakukan
Menurutnya, integrasi ini penting antara DPR RI dengan pemerintah
untuk meningkatkan sinergi dan diharapkan jadi sarana yang
pola hubungan yang baik antar mampu mempercepat penanganan
lembaga, agar tak ada tumpang- bencana. l hs/es
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meninjau korban gempa NTB. Foto: Runi/Jk
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 9
