Page 17 - MAJALAH 171
P. 17

LAPORAN UTAMA
                                                                                    LAPORAN UTAMA




            (Alur Laut Kepulauan Indonesia     Adapun Anggota Komisi V DPR     dibanding Jepang. Dengan luas
            II). Lewat lokasi inilah lalu lintas   RI Bambang Haryo Soekartono   wilayah 377 ribu meter persegi,
            keluar-masuk barang dilakukan     secara serius menyorot soal      Jepang memiliki 622 peralatan
            secara berkala. Oleh karena itu,   anggaran BMKG ini pada          seismograf. Sedangkan Indonesia
            penanganan secara berkala juga    saat pembahasan Anggaran         dengan luas wilayah 5 juta
            perlu dilakukan agar pelabuhan    Pendapatan dan Belanja Negara    meter persegi hanya memiliki
            ini bisa kembali tumbuh dan       (APBN) 2019. Dengan tegas dia    175 peralatan serupa. Bambang
            berkembang. Guna melakukan        menyatakan bahwa pemerintah      menilai wajar jika dikatakan
            pendalaman lebih lanjut, Sigit pun   sebaiknya menangguhkan        mitigasi bencana di Indonesia
            terjun langsung ke Palu beberapa   pengurangan anggaran BMKG       masih lemah. “Negara kita lebih
            hari setelah bencana terjadi.     di APBN 2019. Pasalnya, hal itu   luas. Jadi, membutuhkan peralatan
              “Pelabuhannya dalam, bahkan     akan mempersulit BMKG untuk      yang cukup banyak dan (mesti)
            untuk jarak yang sangat panjang.   melakukan langkah pencegahan    memiliki kualitas yang bagus juga.
            Kita berharap ada masterplan baru   terhadap bencana, terutama     Paling tidak kita memiliki jumlah
            untuk Pelabuhan Pantoloan ini,    melalui penggunaan peralatan.    peralatan yang sama seperti
            sehingga lebih luas area kerjanya   “Saat melakukan rapat anggaran,   Jepang,” terangnya.
            untuk menunjang sektor ekonomi    BMKG mengajukan anggaran Rp        Komisi V DPR RI terus
            Palu yang terus berkembang dan    2,9 triliun di 2019. Pada waktu itu   memantau dan mencermati
            lebih baik lagi,” ujar politisi Partai   kami Komisi V DPR setuju, tapi   perkembangan penguatan
            Keadilan Sejahtera (PKS) dapil    sama pemerintah diturunkan jadi   anggaran BMKG sebagai langkah
            Jatim I itu.                      Rp 1,7 triliun,” ucap Bambang.   preventif menghadapi bencana
              Itu mengenai penanganan pasca    Politisi Partai Gerindra itu    alam. Untuk penanganan bencana
            bencana. Terkait pra bencana,     mencontohkan soal terdapatnya    di Palu, NTB dan Banten, Komisi
            Komisi V DPR RI mengusulkan       22 buoy atau pelampung           V juga terus mendorong proses
            peningkatan anggaran Badan        pendeteksi tsunami di laut       recovery berlangsung secara cepat
            Meteorologi Klimatologi dan       Indonesia yang telah lama tak    terutama infrastruktur. l hs/es
            Geofisika (BMKG), mengingat       berfungsi. Padahal peralatan
            letak Indonesia berada di         itu adalah alat vital untuk
            posisi ring of fire kebencanaan.   penanganan pra bencana. Masalah
            Peningkatan anggaran BMKG         ini, kata Bambang, timbul
            berguna untuk mendeteksi          lantaran anggaran BMKG selalu
            bencana lebih cepat dan tepat.    dipotong. Akibatnya, BMKG jadi
            Menurut Anggota Komisi V DPR      seperti tak memiliki kemampuan
            RI Rendy Lamadjido, anggaran      untuk melakukan perawatan
            yang sesuai untuk BMKG yakni Rp   maupun kalibrasi pada peralatan
            20 triliun. Rendy menilai angka   yang sudah tersedia. Bambang
            tersebut ideal bagi BMKG dalam    menilai absennya anggaran
            menjalankan tugas dan fungsinya.   tersebut juga menghambat BMKG
            “Kan yang memberitahu potensi     untuk melakukan pengembangan
            terjadi bencana teman-teman       alat serupa secara mandiri.
            geofisika,” ujarnya.               Contoh lainnya,
                                              ketersediaan seismograf
                                              (alat pengukur
                                              guncangan) yang
                                              dimiliki oleh
                                              Indonesia








                 Anggota Komisi V DPR RI
                Bambang Haryo. Foto: Jaka/Jk


                                                                        TH. 2019      EDISI 171      PARLEMENTARIA        17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22