Page 23 - MAJALAH 171
P. 23
PENGA WASAN
perorangan mengantongi NIB.
“Komisi II ingin agar OSS tidak “PADA DASARNYA SISTEM
dijadikan lubang masuknya YANG TERINTEGRASI
perizinan usaha-usaha yang
tidak diinginkan oleh masyarakat, SECARA ELEKTRONIK
harus ada kontrol langsung INI MERUPAKAN
ke bawah. Teknologi memang GAGASAN YANG BAIK.
mempermudah, tapi jangan lupa
teknologi bukanlah pengambil SAYA SARANKAN AGAR
keputusan terutama yang besifat MEMAKSIMALKAN TENAGA
substantif,” kata Mardani. HONORER YANG MASIH
Politisi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) itu pun mencontohkan FRESH, MEREKA JUGA
beberapa kejadian yang terjadi SANGAT AKRAB DENGAN
di Kabupaten Bogor dan Bekasi.
Di mana ada toko retail yang TEKNOLOGI.
tetap menjalankan usaha
dengan bermodalkan NIB Anggota Komisi II DPR RI Firman Mardanoes.
tanpa melengkapi persyaratan
lanjutannya.
“Contohnya izin yang Foto: Jaka/Jk
dikeluarkan untuk toko retail atau
waralaba yang tidak disetujui oleh MAKSIMALKAN TENAGA HONORER ini merupakan gagasan yang
masyarakat sekitarnya, masyarakat Permasalahan ketersediaan baik. Saya sarankan agar
tidak menginginkan keberadaan sumber daya manusia (SDM) memaksimalkan tenaga honorer
toko tersebut karena bisa serta infrastruktur Teknologi yang masih fresh, mereka juga
menimbulkan persaingan usaha Informasi (TI) menjadi tugas besar sangat akrab dengan teknologi.
yang tidak sehat. Namun, nyatanya pemerintah jika betul-betul serius Tepat bila mereka dilibatkan
toko tersebut tetap ingin menerapkan OSS. Pasalnya, untuk menyampaikan sosialisasi
berjalan,” terangnya. OSS sangat mengandalkan koneksi serta memberikan bantuan
Daerah harus tegas internet yang baik, sementara pelayanan,” kata politisi Partai
menolak sebuah jaringan internet belumlah merata Persatuan Pembangunan (PPP)
permohonan izin yang ke berbagai daerah. Pengoperasian itu.
tak sesuai dengan OSS juga harus ditangani oleh SDM Menurutnya, tenaga honorer
aturan atau kebutuhan yang mumpuni. sangat cocok tetap mendapat
setempat, misalnya. Hal tersebut diungkapkan tempat di pemerintahan untuk
Izin usaha pemohon oleh Anggota Komisi II DPR RI memberikan kelancaran dalam
yang tak sesuai Firmansyah Mardanoes usai program OSS ini. Ia meminta
aturan tersebut jika melakukan Kunjungan Kerja pemerintah dapat menilai hal
masih dijalankan Spesifik ke Kantor Pemerintah itu secara subjektif, untuk tidak
akan dianggap Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengesampingkan kinerja
illegal. Politisi dapil beberapa waktu lalu. Firmansyah tenaga honorer tersebut. “Help
Jawa Barat VII itu mengatakan bahwa sistem yang desk yang ada masih diperlukan,
pun meminta pemda ada dalam OSS ini belum berjalan karena banyak dari pengguna OSS
supaya menutup secara penuh di berbagai daerah, yang masih kurang memahami
rapat celah-celah terutama dalam hal ketersediaan mekanisme sistem OSS. Kita
yang dimanfaat SDM yang melakukan sosialisasi bisa mendorong peruntukan
oleh oknum untuk dan pelayanan terkait tata cara tenaga K1, K2, K3 untuk men-
mengangkangi pengisian formulir kepada pelaku supply apa yang dibutuhkan oleh
kewenangan pemda usaha yang terdapat dalam sistem para pengusaha, sehingga dapat
dalam hal perizinan tersebut. menjawab segala kerisauan izin
usaha tersebut di “Pada dasarnya sistem yang berusaha tersebut,” imbuh politisi
daerah. terintegrasi secara elektronik dapil Kalimantan Barat itu. l es
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 23
