Page 29 - MAJALAH 171
P. 29
ANGGARAN
Pemerintah mengubah Pasal 81
pada PP Nomor 11 Tahun 2019
...PENINGKATAN
tentang Perubahan Kedua atas PP
STANDARISASI Nomor 43 Tahun 2014 tentang
PENGHASILAN Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Desa menjadi:
TERSEBUT AGAR
1. Penghasilan tetap diberikan
PERANGKAT DESA BISA kepada kepala desa, sekretaris
DIBERI TUNTUTAN desa, dan perangkat desa lainnya
dianggarkan dalam APBDesa yang
STANDAR PELAYANAN
bersumber dari ADD (Anggaran
PUBLIK YANG Dana Desa).
2. Bupati/wali kota menetapkan
MENINGKAT PULA.
besaran penghasilan tetap
kepala desa, sekretaris desa, dan
Anggota Komisi II DPR RI
Abdul Hakam Naja perangkat desa lainnya, dengan
ketentuan:
a. Besaran penghasilan tetap
kepala desa paling sedikit
Foto: Arief/Jk
Rp 2.426.640,00 setara 120
selama ini perangkat desa Dengan adanya standardisasi persen dari gaji pokok pegawai
adalah garda terdepan dalam tersebut, desa sebagai negeri sipil golongan ruang IIA;
pelayanan publik pemerintah di pemerintahan pelayan publik b. Besaran penghasilan tetap
desa. Penyetaraan gaji tersebut yang paling dekat di masyarakat sekretaris desa paling sedikit
juga jawaban dari tuntutan yang desa dapat menumbuhkan Rp 2.224.420,00 setara 110
selama ini disuarakan perangkat klaster-klaster kemajuan, baik di persen dari gaji pokok pegawai
desa. Namun, selama ini insentif bidang sosial, ekonomi, hingga negeri sipil golongan ruang IIA;
yang diberikan kepada mereka kualitas manusianya. Termasuk, dan
tak memiliki standar pasti. standardisasi dalam pelayanan c. Besaran penghasilan tetap
Menurut Hakam, peningkatan publik berupa analisis kerja. perangkat desa lainnya paling
standardisasi penghasilan tersebut “Analisis kerja itu untuk sedikit Rp 2.022.200,00 setara
agar perangkat desa bisa diberi melihat fungsi perangkat 100 persen dari gaji pokok
tuntutan standar pelayanan publik desa, apakah beban pekerjaan pegawai negeri sipil golongan
yang meningkat pula. sudah terpenuhi. Nah, dengan ruang IIA.
“Jadi, saya kira dari birokrasi adanya standar penghasilan Pasal 81 Ayat (3) PP berbunyi
yang ada selama ini, desa menjadi yang diberikan kepada mereka, “Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk
ujung tombak. Dana Desa sudah nanti (beban pekerjaan) akan mendanai penghasilan tetap minimal
diberikan, terus kemudian kita mengikuti. Meskipun ini butuh kepala desa, sekretaris desa, dan
dorong mereka bisa membangun waktu, tapi secara jangka panjang perangkat desa lainnya sebagaimana
pelayanan publik yang lebih baik akan ditata sedemikian rupa. dimaksud dapat dipenuhi dari sumber
dengan infrastruktur. Tetapi Sehingga, standar pemerintahan lain dalam APBDesa selain Dana Desa”.
jika aparatnya tidak diberikan desa dan perangkat desanya akan Menurut Pasal 81A, penghasilan
perhatian, maka tentu tidak bisa mengikuti standar pemerintahan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan
standar pelayanan publik bisa dari pusat sampai ke desa. Tolok perangkat desa lainnya diberikan sejak
dipenuhi oleh pemerintahan desa. ukur seperti inilah yang harus peraturan pemerintah ini mulai berlaku.
Maka saya kira dengan pendekatan kita dorong, agar pemerintahan Dalam hal desa belum dapat memenuhi
yang lebih komprehensif seperti paling bawah dari desa ketentuan sebagaimana dimaksud,
digariskan oleh Undang-Undang mempunyai peran, karena desa pembayaran penghasilan tetap kepala
Desa, Insya Allah ke depan akan yang sesungguhnya melayani desa, sekretaris desa, dan perangkat
semakin maju,” terang politisi masyarakat secara langsung,” desa lainnya diberikan terhitung mulai
Partai Amanat Nasional (PAN) itu pungkas legislator dapil Jawa Januari 2020.
beberapa waktu lalu. Tengah X itu. l sf/es
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 29
