Page 62 - MAJALAH 171
P. 62

SOR O TAN




            Legislator Usulkan Perbedaan


            Warna KTP-el WNI dan WNA






            Masalah yang berkaitan dengan KTP elektronik masih saja            untuk membedakan antara KTP
            kerap terjadi. Mulai dari KTP-el yang tercecer, penjualan          elektronik bagi WNI dengan yang
            blangko, serta kesamaan warna antara KTP-el milik                  dimiliki oleh WNA.
                                                                                 “Kesalahannya, di dalam UU
            Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing                tidak ada perbedaan identitas
            (WNA). Oleh karenanya harus ada solusi terbaik untuk               kepada WNI. KTP WNA berbahasa
            menyelesaikan seluruh persoalan KTP elektronik tersebut.           Inggris, tetapi hal itu tidak bisa
                                                                               dilihat kasat mata. Kalau di luar
                                                                               negeri ada perbedaan signifikan,
                                                                               misalnya warna. Harus ada
                                                                               aturan yang jadi dasar hukum
                                                                               untuk dilakukannya perubahan
                                                                               warna tersebut,” tandas Politisi
                                                                               Partai Golkar itu.
                                                                                 Menurutnya, perlu ada
                                                                               sosialisasi yang tidak hanya
                                                                               melibatkan Kementerian Dalam
                                                                               Negeri (Kemendagri), tetapi 
                                                                               juga harus melibatkan pihak
                                                                               imigrasi. Di sisi lain Firman
                                                                               menyatakan, pemerintah tidak
                                                                               perlu mengeluarkan Peraturan
                                                                               Pemerintah Pengganti Undang-
                                                                               undang (Perppu) terkait polemik
                                                                               e-KTP untuk warga negara
                                                                               asing, yang dikhawatirkan ketika
                                                                                terdaftar sebagai pemilih dalam
                       enanggapi isu                                              Pemilu 2019.
                       persoalan KTP                                                 “Kalau pemerintah
                       elektronik milik                                              mengeluarkan Perppu
                       warga negara asing,                                           hanya untuk kepentingan
           MAnggota Komisi                                                           tersebut maka prosesnya
            II DPR RI Firman Soebagyo                                                akan terlalu rumit, karena
            menyampaikan bahwa pemberian                                            waktu yang tersisa sangat
            KTP Elektronik kepada warga                                             singkat dan jumlah warga
            negara asing merupakan                                                 asing yang memiliki KTP-el
            bagian dari sistem pencatatan                                         juga hanya sebanyak 1.600
            penduduk yang dilakukan oleh                                         orang,” ucapnya.
            pemerintah. Dikatakannya,                                             Aturan soal KTP-el bagi
            kalau tujuannya adalah untuk                                       TKA sendiri tercantum dalam
            mendata WNA, maka itu adalah                                       Undang-Undang Nomor 24
            suatu kelaziman.  Namun Firman                                     Tahun 2013 tentang Administrasi
            mengusulkan kepada pemerintah                                      Kependudukan. Khusus aturan
            agar dilakukan pembedaan fisik,                                    soal TKA dengan kondisi tertentu
            seperti dalam hal warna KTP nya,                                   wajib punya KTP-el ada di pasal



             62     PARLEMENTARIA      EDISI 171      TH. 2019
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67