Page 63 - MAJALAH 171
P. 63
SOR O TAN
63 dengan keterangan WNI dan kalau di luar negeri, (seperti) di politik, yakni hak untuk memilih
orang asing yang memiliki izin Malaysia. Di (negara) kita dulu dan memberikan suaranya,”
tinggal tetap yang telah berumur yang keluarkan Imigrasi. Kalau di tegasnya.
17 tahun atau telah kawin atau Amerika Serikat Green Card untuk Sementara itu, dibeberapa
pernah kawin wajib memiliki WNA yang menetap di sana. media online nasional, pihak
KTP-el atau e-KTP. Tetapi bukan warga negara, jadi Dinas Kependudukan dan Catatan
Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang (bersifat) sementara,” ujarnya. Sipil (Dukcapil) Kemendagri
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Ia juga menyatakan, KTP- mengatakan, ada kesan
Administrasi Kependudukan el bagi TKA hanya untuk yang berkembang di tengah
menyebutkan, Penduduk Warga memudahkan sistem supaya masyarakat bahwa pemerintah
Negara Indonesia dan Orang warga negara asing tersebut bisa memberikan KTP-el bagi orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal dideteksi, tetapi status mereka asing untuk keperluan Pemilu.
Tetap yang telah berumur 17 tetap sebagai warga negara Kemendagri mengakui
(tujuh belas) tahun atau telah asing. “Mereka tidak punya hak kecurigaan itu muncul karena
ada kasus warga negara asing
yang punya KTP-el dan terdaftar
di dalam daftar pemilih tetap
(DPT) diwilayah Cianjur, Jawa
Barat. Anehnya KTP-el warga
.....PEMERINTAH TIDAK PERLU MENGELUARKAN asing itu memiliki Nomor Induk
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- Kependudukan (NIK) yang
sama dengan salah satu warga
UNDANG (PERPPU) TERKAIT POLEMIK E-KTP UNTUK Cianjur sebagimana dilaporkan
WARGA NEGARA ASING YANG DIKHAWATIRKAN masyarakat.
Pihak Kemendagri menyatakan,
TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH DALAM PEMILU 2019 tidak mungkin ada dua NIK
untuk satu e-KTP. Pasalnya, NIK
merupakan identitas tunggal
yang tidak ada penggantinya.
Seperti diberitakan, warga
kawin atau pernah kawin wajib negara asing (WNA) yang
memiliki KTP-el. memiliki kartu tanda penduduk
Meski merasa heran oleh lokal di Kabupaten Cianjur,
adanya aturan dalam UU Jawa Barat, sempat ramai
Administrasi Kependudukan diperbincangkan. Isunya
yang disahkan pada semakin heboh karena dikait-
2013 itu, namun Firman kaitkan dengan isu Pemilu 2019.
menyampaikan bahwa hal Kabarnya, WNA yang memiliki
itu hanya merupakan KTP Cianjur tersebut terdata
persoalan administrasi pada daftar pemilih tetap pada
saja, yang tujuannya Pemilu 2019. l dep/es
untuk mempermudah
pendataan bagi
pemerintah.
“Ini pembuat UU tidak
menguasai, mana yang
namanya untuk KTP-el, mana
yang sementara. Kitas (Kartu
Izin Tinggal Sementara)
Anggota Komisi II DPR RI
Firman Soebagyo. Foto: arief
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 63
