Page 65 - MAJALAH 171
P. 65
SOR O TAN
Pencurian usia dan dokumen para pekerja migran dalam urusan ” jelasnya.
yang tidak lengkap kerap kelengkapan administrasi sebelum Selain itu, UU PMI juga
menjerumuskan calon pekerja berangkat ke negara penempatan. mengamanatkan pembetukan
migran ke jurang penderitaan. LTSP ini sebagai alat kontrol, Atase Tenaga Kerja Kedutaan
Bahkan, penjualan manusia agar tak ada lagi pengusaha Tenaga Kerja. Menurutnya,
(human trafficking) juga mewarnai nakal yang mencuri umur dan peran atase penting agar lebih
menjerumuskan dalam human fokus menangani persoalan yang
traffiking,” ungkapnya. membelit pekerja di negara-
Langkah selanjutnya yang negara penempatan. Atase ini
diperkuat dalam UU untuk berisikan Kementerian Luar
memberikan perlindungan Negeri dan kementerian Tenaga
kepada pekerja migran kerja. Peran atase, sepenuhnya
Indonesia, lanjut menggantikan peran Kedutaan
legislator F-PPP itu Besar Indonesia di negara yang
adalah Balai Latihan belum ada atase tenaga kerjanya.
Kerja (BLK) yang Pasalnya, selama ini,
terus digalakan peran Kedubes yang mestiya
agar pekerja migran menjalankan fungsi diplomatik
memiliki skill yang kerap disibukan dengan urusan
mumpuni sebelum pekerja migran yang tersandung
diberangkatkan. masalah di negara asing. Dengan
Maka dari itu, adanya atase, pekerja migran
lanjut Ermalena, terfasilitasi untuk mengadukan
BLK harus betul-betul masalah ketenagakerjaan.
menyelenggarakan latihan Dari keseluruhan itu, menurut
Ermalena tinggal sosialisasinya
yang perlu dimasifkan agar semua
pihak mengetahui perannya
dalam memberikan perlindungan
SELAMA INI, BANYAK PEKERJA YANG SUDAH LANGSUNG terhadap pekerja migran.
Pasalnya, menurut Ermalena
DIBERANGKATKAN SEBELUM PELATIHANNYA SELESAI. upayah untuk mengakhiri
kerentanan yang dihadapi pekerja
AKIBATNYA, KOMPETENSI PEKERJA INDONESIA KALAH migran Indonesia tidak hanya
BERSAING DENGAN NEGARA LAIN berlandaskan pada instrumen legal
semata, namun juga mensyaratkan
adanya perubahan paradigma
tata kelola perlindungan buruh
migran, perlibatan proaktif semua
rekrutmen pekerja migran. Untuk kerja. Jam pelatihan perlu diatur pemangku kepentingan, serta
meminimalisir hal itu dijelaskan sesuai jumlah calon pekerja impelementasi konkrit politik luar
Ermalena, UU ini mengamanatkan migran dan calon pekerja tidak negeri yang memprioritaskan pada
terbentuknya Layanan Terpadu boleh diberangkatkan sebelum perlindungan WNI.
Satu Pintu (LTSP) yang terdiri menyelesaikan pelatihan. “Kita berharap antar pemangku
dari beberapa instansi yaitu, “Selama ini, banyak kepentingan untuk pro-aktif
Kementerian Tenaga Kerja sebagai pekerja yang sudah langsung mengidentifikasi dan meneliti
regulator, BNP2TKI sebagai diberangkatkan sebelum secara komprehensif kasus-
operator dan perusahaan swasta pelatihannya selesai. Akibatnya, kaus buruh migran yang
sebagai eksekutor. kompetensi pekerja Indonesia terancam hukuman mati supaya
“Dalam LTSP ini pengurusan kalah bersaing dengan negara lain. dapat dilakukan langkah-
dokumen dan penempatan Dan akibat lainnya adalah mereka langkah advokasi, mediasi serta
dilakukan. Sehingga, tidak ada mengalami kekerasan karena tidak penangannya hingga tuntas,”
lagi calo-calo yang menghantui tundas dalam mengikuti pelatihan, tegasnya. l rnm/es
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 65
