Page 3 - MAJALAH 92
P. 3
PESAN PIMPINAN
Internet/commdept.fisip.ui.ac.id tara pendidikan tinggi dan kebutuhan
Dan keenam, link and match an-
akan sumberdaya manusia di lapa-
ngan kerja. Pendidikan tinggi bagai
berjalan dengan iramanya sendiri, se-
mentara kondisi riil di lapangan kurang
diperhatikan secara matang. Akhirnya
pendidikan tinggi tidak mampu men-
jadi faktor yang penting dalam upaya
peningkatan kesejahteraan masyara-
kat. Pendidikan tinggi belum mampu
sepenuhnya mampu melahirkan sum-
berdaya manusia yang layak diterima
di lapangan kerja yang ada, dan pen-
didikan tinggi juga belum mampu
tinggi yang belum efektif, sehingga akhir dari kenyataan ini adalah ketida- menghasilkan entrepreneur yang me-
hanya sedikit pendidikan tinggi Indo- kadilan dalam memperoleh hak atas miliki keberanian dan kemandirian.
nesia yang masuk pada ranking atas pendidikan. Anggota Dewan mencatat bahwa
pendidikan tinggi di tingkat dunia dan Kelima, masalah penganggu- permasalahan pendidikan, khusus-
bahkan tingkat Asia. Kenyataan ini ran terdidik. Pengangguran terdidik nya pendidikan tinggi, memang cu-
menunjukkan betapa parahnya kuali- terkait dengan kualitas pendidikan kup banyak dan kompleks. Sehingga,
tas pendidikan tinggi di kebanyakan tinggi. Banyaknya lulusan pendidikan dengan melihat berbagai permasalah
pendidikan tinggi Indonesia, dan ten- tinggi yang tidak dapat segera mema- pokok diatas, termasuk masalah le-
tu saja hal ini berimplikasi pada sum- suki dunia kerja, apalagi menciptakan gislasi dan implementasinya, Dewan
ber daya manusia yang dihasilkan. lapangan kerja sendiri, merupakan mengusulkan upaya yang kuat untuk
Keempat, mahalnya biaya pendi- permasalahan krusial dalam pendidi- membentuk RUU tentang Pendidikan
dikan. Sebagaimana kita ketahui ber- kan tinggi di Indonesia. Berdasarkan Tinggi.
sama, hingga kini masyarakat masih pengamatan, pengangguran terdidik Dewan berpendapat bahwa, pe-
harus menanggung banyak biaya, di Indonesia terus mengalami pening- nyelenggaraan pendidikan tinggi
sehingga hanya golongan masyara- katan sejak beberapa tahun terakhir, sebagai bagian yang tidak terpisah-
kat mampu yang dapat membiayai sementara jumlah penganggur tidak kan dari penyelenggaraan pendidi-
pendidikan anaknya di jenjang pen- terdidik makin turun. Dengan me- kan nasional, tidak dapat dilepaskan
didikan ini. Meskipun Pemerintah me- lonjaknya jumlah pengangguran in- dari amanat pasal 31 ayat (3) UUD
nyediakan beasiswa untuk mahasiswa telektual maka tugas pemerintah un- 1945 yang berbunyi: “Pemerintah
dari keluarga tidak mampu, namun tuk menciptakan lapangan kerja juga me-ngusahakan dan menyelenggara-
jumlahnya hanya sedikit. Dampak akan semakin susah. kan satu sistem pendidikan nasional,
yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam
Internet/ticmi.net rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, yang diatur dengan undang-
undang”.
Dengan adanya Undang-undang,
tentu saja diharapkan bahwa dunia
pendidikan tinggi dapat mengha-
dapi perkembangan globalisasi yang
makin mengutamakan basis ilmu
pengetahuan dan peran strategis
dalam memajukan peradaban dan ke-
sejahteraan umat manusia. Selain itu,
dengan adanya UU Pendidikan Tinggi,
diharapkan sejumlah persoalan yang
menjadi kendala dalam mewujudkan
pendidikan tinggi dapat terjawab.
| PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 |
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 |
|
ARLEMENT
Edisi 92
P