Page 4 - MAJALAH 92

Upaya Menjawab Resistensi bentuk akuntabilitas publik, akreditasi sosial melalui kegiatan pengabdian
Masyarakat dilakukan oleh Lembaga Akreditasi kepada masyarakat. Perguruan tinggi
Niat DPR untuk menjawab ber- Mandiri. Dengan demikian, akreditasi menyediakan sarana dan prasarana
bagai persoalan pendidikan tinggi ada dua, yaitu berdasarkan standar serta dana untuk emndukung ke-
ternyata tidak berlangsung dengan nasional pendidikan tinggi, kedua giatan organisasi kemahasiswaan.
mudah. Resistensi masyarakat, teruta- akreditasi mandiri, yang merupakan Selain menjawab berbagai resis-
ma kalangan dunia pendidikan tinggi lembaga mandiri bentukan Pemerin- tensi tersebut, yang perlu dicermati
terhadap hadirnya RUU PT yang di- tah atau bentukan masyarakat yang dan kita sambut dengan baik dengan
inisiasi DPR, banyak muncul, dan me- diakui Pemerintah atas rekomendasi akan hadirnya RUU ini, adalah ke-
merlukan jawaban dan kesungguhan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan tentuan pasal 77 yang menetapkan
dari kalangan legislatif dan eksekutif. Tinggi. bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Beberapa substansi RUU Pendidikan Ketiga, mengenai otonomi pergu- wajib mencari dan menyaring calon
Tinggi sebenarnya telah menjawab ruan tinggi. Hal ini sebenarnya telah mahasiswa yang memiliki potensi
berbagai resistensi yang muncul. diatur dalam RUU pada pasal 66. Bah- akandemik tinggi, tetapi kurang mam-
Pertama, mengenai kerjasama in- wa perguruan tinggi memiliki otono- pu secara ekonomi untuk diterima
ternasional. Kerjasama internasional mi untuk mengelola sendiri lembag- paling sedikit 20% dari seluruh maha-
merupakan proses interaksi dalam anya sebagai pusat penyelenggaraan siswa baru yang diterima dan tersebar
pengintegrasian dimensi internasi- Tridarma, dilaksanakan sesuai dengan pada semua program studi. Program
onal ke dalam kegiatan akademik un- dasar dan tujuan serta kemampuan studi yang menerima calon mahasiwa
tuk berperan dalam pergaulan inter- perguruan tinggi. Dasar dan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan
nasional tanpa kehilangan nilai-nilai serta kemampuan perguruan tinggi ini dapat memeproleh bantuan biaya
keindonesiaan. Kerjasama ini harus untuk melaksanakan otonomi dieva- pendidikan dai pemerintah, pemerin-
didasarkan pada prinsip bebas-aktif, luasi oleh Menteri. Otonomi pengelo- tah daerah, perguruan tinggi dan atau
solidaritas, toleransi dan menghorma- laan perguruan tinggi meliputi bidang masyarakat.
ti nilai-nilai kemanusiaan yang saling akademik dan non-akademik. Bidang Meskipun DPR telah melakukan
memberi manfaat. Kerjasama interna- akdemik meliputi penetapan norma berbagai upaya dalam menjawab ber-
sional mencakup bidang pendidikan, dan kebijakan operasional serta pelak- bagai resistensi masyarakat, namun
penelitian dan pengabdian masyara- sanaan Tridarma. Non-akademik me- Dewan tetap memberikan apresiasi
kat. Juga dengan adanya kerjasama liputi penetapan norma dan kebijakan dan tindaklanjut terhadap berbagai
internasional ini dapat dilakukan operasional serta pelaksanaan orga- usulan dan kritik dari masyarakat. Re-
pembentukan komunitas ilmiah yang nisiasi, keuangan, kemahasiswaan, sistensi oleh kalangan pengamat atau
mandiri dan penyelenggraan pendi- ketenagaan, sarana dan prasarana. mahasiswa terhadap berbagai hal
dikan ilmiah yang bermutu. Dengan Semua ini didasarkan pada prinsip tersebut, kiranya perlu didiskusikan
kerjasama internasional, tidak berarti akuntabilitas, transparansi, nirlaba, dengan Komisi X atau disampaikan
dunia pendidikan tinggi di Indonesia mutu, efektifitas dan efisiensi. kepada pemerintah yang akan mem-
bermental inlander, tetapi mampu Keempat, mengenai masalah or- bahasnya dengan Komisi X DPR-RI.
justru mampu berfikir secara global ganisasi kemahasiswaan. Organi-
dan bertindak lokal (think globally act sasi kemahasiswaan sebetulnya su- Penutup
localy). dah diatur dengan baik dalam pasal Demikian berbagai hal tentang
Kedua, mengenai akreditasi 80. Undang-Undang ini, tidak ada pendidikan tinggi di Indonesia, yang
kelembagaan. Selama ini, akreditasi maksud untuk memandulkan gerakan membutuhkan perhatian dan pere-
kelembagaan belum terukur. RUU ini dan dayakritis mahasiswa. Didalam nungan kita bersama. Para peserta
mencoba mengaturnya. Akreditasi pasal ini disebutkan bahwa maha- diskusi juga perlu mendalami sub-
merupakan kegiatan penilaian ber- siswa dapat membentuk organisasi stansi-substansi pokok dalam RUU
dasarkan kriteria yang telah ditetapkan kemahasiswaan yang diselenggara- yang menerima resistensi masyarakat.
berdasarkan standar nasional pendidi- kan oleh, dari dan untuk mahasiswa, Diharapkan bahwa kedepan, kondisi
kan tinggi. Akreditasi dilakukan untuk yang antara lain berfungsi mewadahi pendidikan tinggi di Indonesia akan
melakukan kelayakan program studi kegiatan mahasiswa dalam mengem- semakin baik. Pendidikan tinggi se-
perguruan tinggi atas dasar kriteria bangkan bakat, minat dan potensi layaknya benar-benar menjadi tem-
yang mengacu pada standar nasional mahasiswa. Mengembangkan kre- pat pencetakan sumberdaya mansia
pendidikan tinggi. Pemerintah mem- atifitas, kepekaan, daya kritis kebera- yang mampu mengembangkan dan
bentuk Badan Akreditasi Nasional nian dan kepemimpinan serta rasa menerapkan ilmu pengetahuan dan
Pendidikan Tinggi untuk mengem- kebangsaan. Juga dimungkinkan un- teknologi untuk kebaikan hidup ma-
bangkan sistem akreditasi. Sebagai tuk mengembangkan tanggungjawab nusia.*

| PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 |
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 |
Edisi 92

ARLEMENT
P