Page 8 - MAJALAH 92
P. 8
jumlah anggota dewan mengusulkan bagai wilayah dimana seharusnya Belanja Daerah (APBD) dan juga dari
agar UN dihapus saja. dipetakan mutunya, namun sayang- anggaran sekolah sendiri.
Selama ini penentuan batas ke- nya evaluasi hasil pelaksanaan UN Terkait pengamanan soal UN yg
lulusan ujian nasional ditentukan yang bisa dipakai untuk memetakan melibatkan tentara dan kepolisian
berdasarkan kesepakatan antara mutu cenderung tidak ditindaklan- Anggota komisi X DPR Nasruddin (F-
pengambil keputusan saja. Batas ke- juti pemerintah daerah melalui dinas PG) mengatakan bahwa hal ini terlalu
lulusan itu ditentukan sama untuk terkait. Evaluasi UN dibutuhkan un- berlebihan dan perlu ditinjau ulang.
setiap mata pelajaran. Padahal kara- tuk memperbaiki kualitas pendidikan, “Soal UN yang melibatkan tentara
kteristik mata pelajaran dan kemam- misalnya apakah karena faktor guru dan kepolisian, menurut saya sangat
puan peserta didik tidaklah sama. Hal atau ruang kelasnya yang kurang me- berlebihan,ini ada apa? Masa peme-
itu tidak menjadi pertimbangan para madai untuk kegiatan pembelajaran. rintah tidak percaya kepada aparat
pengambil keputusan pendidikan. Akibat minimnya evaluasi dari daerah pendidik,seperti kepala sekolah,guru
Belum tentu dalam satu jenjang pen- seringkali banyak protes yang mun- dan pengawas sekolah,”katanya
didikan tertentu, tiap mata pelajaran cul dari kalangan masyarakat padahal Ia menambahkan, semestinya pe-
memiliki standar yang sama sebagai pelaksanaan UN memang perlu untuk merintah dalam hal ini kementerian
standar minimum pencapaian kom- memetakan kualitas pendidikan. Ada- pendidikan harus percaya kepada
petensi. Ada mata pelajaran yang nya usulan UN sebagai acuan masuk aparat pendidiknya,karena mereka itu
menuntut pencapaian kompetensi perguruan tinggi memang sempat orang2 pilihan. “Tanamkan kejujuran
minimum yang tinggi, sementara mengemuka dan mendapat respon dan rasa penuh tanggung jawab ke
mata pelajaran lain menentukan tidak dari berbagai kalangan pemerhati aparat pendidik atau mereka,maka
setinggi itu. Keadaan ini menjadi tidak pendidikan, namun semuanya dapat pelaksanaan UN pasti akan berja-
adil bagi peserta didik, karena ditun- dijadikan acuan tergantung pada ke- lan dengan baik,bukan malah meli-
tut melebihi kapasitas kemampuan bijakan setiap institusi pendidikan batkan aparat penegak hukum,
maksimalnya. tinggi yang bersangkutan. yang akhirnya akan membuat siswa
Pelaksanaan Ujian Nasional ber- ketakutan”tegasnya. (si/sc)
dasarkan UU Sisdiknas No. 20 tahun Temuan UN
2003 yang menyatakan bahwa dalam 2012
rangka pengendalian mutu pendidi- Anggota Komisi
kan secara nasional dilakukan evalu- X DPR RI Dedi S.
asi sebagai bentuk penyelenggara Gumelar (F-PDIP)
pendidikan kepada pihak-pihak yang mengatakan, ter-
berkepentingan. Lebih lanjut di- dapat beberapa
nyatakan bahwa evaluasi dilakukan permasalahan yang
oleh lembaga yang secara menyelu- ditemukan saat me-
ruh, untuk menilai pencapaian stan- mantau UN di Sulsel,
dar nasional pendidikan dan proses diantaranya guru-
pemantauan evaluasi tersebut harus guru pengawas dari
dilakukan secara berkesinambungan. satu sekolah yang
Proses pemantauan evaluasi terse- mengawasi ujian di
but dilakukan secara terus menerus sekolah lain, belum
dan berkesinambungan pada akhirnya mendapatkan biaya
akan dapat membenahi mutu pendi- operasional penga-
dikan. Pembenahan mutu pendidikan wasan.
dimulai dengan penentuan standar. Selain itu, ke-
Penentuan standar yang terus me- nyataan di lapangan
ningkat diharapkan akan mendorong menunjukan biaya
peningkatan mutu pendidikan, yang operasional penga-
dimaksud dengan penentuan standar wasan dan pen-
pendidikan adalah penentuan nilai gawalan UN baik
batas (cut off score). untuk guru-guru
Pelaksanaan UN seyogyanya dibu- maupun aparat ke-
tuhkan untuk mengevaluasi kuali- polisian masih dike-
tas pendidikan di Indonesia. Saat ini luarkan dari Angga-
sekolah di Indonesia tersebar di ber- ran Pendapatan dan pelaksanaan UN di sekolah-sekolah
| PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 |
