Page 5 - MAJALAH 131
P. 5
PENYAMPAIAN PENAMBAHAN DATA-DATA namun sampai
SENGKETA TANAH PTPN DELI SERDANG saat ini perma
salahan tersebut
belum dapat disele
Kami selaku Kuasa Hukum dari Ma tanggal 10 Juni 1965, tanpa mengindah saikan de ngan baik.
syarakat Pasar 3 Desa Helvetia, Keca kan hakhak penggarap yang dilindungi Kami telah menyampaikan tembusan
matan Labuhan Deli, Kabupaten Deli oleh UU Darurat No. 8 tahun 1954 jo surat kepada DPR RI terkait permasala
Serdang, Sumatera Utara menyampai Peperti No. 2 tahun 1960. han yang sama berdasarkan registrasi
kan tembusan surat dan penambahan Kami melampirkan peta lokasi dan surat No. DK.02/01411/2015, tanggal 6
datadata terkait kepada Instansi Peme bahanbahan terkait lainnya agar dapat Februari 2015 dan DK.02/00788/ 2015,
rintah sehubungan konflik pertanahan dijadikan sebagai bahan pertimbangan tanggal 22 Januari 2015.
antara masyarakat setempat dengan dan penilaian dalam upaya menyele Sebagai informasi, bahwa surat pe
PTPN II (dahulu PTP IX), seluas 74 ha di saikan permasalahan tersebut. ngadu sebelumnya tertanggal 7 Maret
areal Pasar 3, Desa Helvetia, Kecamatan Berdasarkan Skep Mendagri No. 2014 yang disampaikan kepada Ketua
Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sk.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981, DPR RI, perihal pemberitahuan menge
Sumatera Utara. dinyatakan bahwa tanah asal PTP IX nai keterkaitan BPD Lepindo SU dengan
Bahwa objek tanah yang menjadi yang digarap oleh para petani di Kabu Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Ga
perkara tersebut adalah tanah garapan paten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, rapan Rakyat (TPSTGR) dalam sengketa
rakyat milik orangtua klien pengadu merupakan tanah yang dikeluarkan dari tanah di areal Hervetia tersebut, telah
yang tergabung dalam keangggotaan areal PTP IX, sehingga tanah tersebut ditindaklanjuti dengan meneruskan
BPD LepindoSU (mantan pejuang ke dinyatakan kembali menjadi tanah yang permasalahan tersebut kepada Komisi
merdekaan/eks tentara BIII Sumatera dikuasai Negara dan ditegaskan sebagai II dan III DPR RI (berdasarkan Surat Karo
Timur) sejak tahun 1952/1953 yang di objek landreform yang didistribusikan Wasleg Setjen DPR RI tanggal 6 Novem
lindungi dengan UU Darurat No. 8 tahun kepada para penggarap sesuai dengan ber 2014, No.DAP/10726/Setjen DPR RI/
1954 dan Peperti No. 2 tahun 1960. pasal 1 huruf a PP No. 224 Tahun 1996. PL.01/11/2014, perihal pemberitahuan).
Bahwa PTPN II (dahulu PTP IX) me Kami telah menyampaikan perma
nguasai tanah tersebut berdasarkan salahan tersebut kepada instansi terkait, P. Sihole SH
Skep Menteri Agraria No. SK/44/HGU/65 diantaranya kepada Bupati Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara
MOHON DITINJAU ULANG RAPERDA/PERDA TENTANG TATA CARA/
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Kami selaku ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Ka ayat (2) menyebutkan “Perangkat Desa yang tidak bersta
bupaten Dompu, NTB ingin menyampaikan kepada Ketua DPR tus PNS tetap melaksanakan tugas sampai habis masa
RI sbb : tugasnya dengan masa jabatan Kepala Desa yang meng
1. Bahwa Raperda/Perda Tentang Tata Cara/Pengangkatan angkatnya”
dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Dompu, Ayat (3) menyebutkan “Perangkat Desa yang sebagaimana
TNB dinilai sangat merugikan dan tidak memenuhi rasa ayat (1) yang telah habis masa jabatannya dan memenuhi
keadilan bagi Perangkat Desa Kabupaten Dompu karena syarat sebagaimana pasal (6)dapat diangkat kembali se
bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 2014 ttg Desa. Di bagai Perangkat Desa sesuai dengan mekainsme keten
mana pada ketentuan Peralihan Pasal 28 ayat 2 Raperda tuan aturan dan undangundang yang berlaku”.
tersebut disebutkan “Perangkat Desa yang tidak bersta 3. Adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap Perang
tus PNS tetap melaksanakan tugas sampai habis masa kat Desa, menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Dompu
tugasnya sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa yang melahirkan ketentuan yang bersifat animprasial atau
mengangkatnya”. pun melakukan tebang pilih.
2. Bahwa Raperda tersebut terdapat diskriminasi dalam 4. Kami memohon kepada Ketua DPR RI untuk mengirim
perlakuan terhadap obyek Raperda itu sendiri, yaitu surat kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Dompu agar
pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) menyebutkan “Pada meninjau peralihan Pasal 28 ayat 2 Perda tersebut.
saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa
yang berstatus PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai Sudirman AM
dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Dompu, Nusa Tenggara Barat
EDISI 131 TH. XLV, 2015 5