Page 5 - MAJALAH 131
P. 5

PENYAMPAIAN PENAMBAHAN DATA-DATA                                    namun sampai

            SENGKETA TANAH PTPN DELI SERDANG                                    saat ini perma­
                                                                                salahan  tersebut
                                                                                belum dapat disele­
               Kami selaku Kuasa Hukum dari Ma­  tanggal 10 Juni 1965, tanpa mengindah­  saikan de ngan baik.
            syarakat Pasar 3 Desa Helvetia, Keca­  kan hak­hak penggarap yang dilindungi   Kami telah menyampaikan tembusan
            matan Labuhan Deli, Kabupaten Deli   oleh UU Darurat No. 8 tahun 1954  jo   surat kepada DPR RI terkait permasala­
            Serdang, Sumatera Utara menyampai­  Peperti No. 2 tahun 1960.       han yang sama berdasarkan registrasi
            kan tembusan surat dan penambahan   Kami melampirkan peta lokasi dan   surat No. DK.02/01411/2015, tanggal 6
            data­data terkait kepada Instansi Peme­  bahan­bahan terkait lainnya agar dapat   Februari 2015 dan DK.02/00788/ 2015,
            rintah sehubungan konflik pertanahan   dijadikan sebagai bahan pertimbangan   tanggal 22 Januari 2015.
            antara masyarakat setempat dengan   dan penilaian dalam upaya menyele­  Sebagai informasi, bahwa surat pe­
            PTPN II (dahulu PTP IX), seluas 74 ha di   saikan permasalahan tersebut.  ngadu sebelumnya tertanggal 7 Maret
            areal Pasar 3, Desa Helvetia, Kecamatan   Berdasarkan Skep Mendagri No.   2014 yang disampaikan kepada Ketua
            Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang,   Sk.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981,   DPR RI, perihal pemberitahuan menge­
            Sumatera Utara.                   dinyatakan bahwa tanah asal PTP IX   nai keterkaitan BPD Lepindo SU dengan
               Bahwa  objek  tanah  yang  menjadi   yang digarap oleh para petani di Kabu­  Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Ga­
            perkara tersebut adalah tanah garapan   paten Deli Serdang, Kabupaten Langkat,   rapan Rakyat (TPSTGR) dalam sengketa
            rakyat milik orangtua klien pengadu   merupakan tanah yang dikeluarkan dari   tanah di areal Hervetia tersebut, telah
            yang tergabung dalam keangggotaan   areal PTP IX, sehingga tanah tersebut   ditindaklanjuti dengan meneruskan
            BPD Lepindo­SU (mantan pejuang ke­  dinyatakan kembali menjadi tanah yang   permasalahan tersebut kepada Komisi
            merdekaan/eks tentara B­III Sumatera   dikuasai Negara dan ditegaskan sebagai   II dan III DPR RI (berdasarkan Surat Karo
            Timur) sejak tahun 1952/1953 yang di­  objek landreform yang didistribusikan   Wasleg Setjen DPR RI tanggal 6 Novem­
            lindungi dengan UU Darurat No. 8 tahun   kepada para penggarap sesuai dengan   ber 2014, No.DAP/10726/Setjen DPR RI/
            1954 dan Peperti No. 2 tahun 1960.  pasal 1 huruf a PP No. 224 Tahun 1996.   PL.01/11/2014, perihal pemberitahuan).
               Bahwa PTPN II (dahulu PTP IX) me­  Kami telah menyampaikan perma­
            nguasai tanah tersebut berdasarkan   salahan tersebut kepada instansi terkait,             P. Sihole SH
            Skep Menteri Agraria No. SK/44/HGU/65   diantaranya kepada Bupati Deli Serdang,    Medan, Sumatera Utara



            MOHON DITINJAU ULANG RAPERDA/PERDA TENTANG TATA CARA/
            PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA



               Kami selaku ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Ka­  ayat (2) menyebutkan “Perangkat Desa yang tidak bersta­
            bupaten Dompu,  NTB ingin menyampaikan kepada Ketua DPR   tus PNS tetap melaksanakan tugas sampai habis masa
            RI  sbb :                                               tugasnya dengan masa jabatan Kepala Desa yang meng­
               1.  Bahwa Raperda/Perda Tentang Tata Cara/Pengangkatan   angkatnya”
                 dan Pemberhentian Perangkat Desa  Kabupaten Dompu,   Ayat (3) menyebutkan “Perangkat Desa yang sebagaimana
                 TNB dinilai sangat merugikan dan tidak memenuhi rasa   ayat (1) yang telah habis masa jabatannya dan memenuhi
                 keadilan bagi Perangkat Desa Kabupaten Dompu karena   syarat sebagaimana pasal (6)dapat diangkat kembali se­
                 bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 2014 ttg Desa.  Di­  bagai Perangkat Desa sesuai dengan mekainsme keten­
                 mana pada  ketentuan Peralihan Pasal 28 ayat 2 Raperda   tuan aturan dan undang­undang yang berlaku”.
                 tersebut disebutkan “Perangkat Desa yang tidak bersta­  3.  Adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap Perang­
                 tus PNS tetap melaksanakan tugas sampai habis  masa   kat Desa, menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Dompu
                 tugasnya sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa yang   melahirkan  ketentuan yang bersifat  animprasial atau­
                 mengangkatnya”.                                    pun melakukan tebang pilih.
               2.  Bahwa Raperda tersebut  terdapat diskriminasi dalam   4.  Kami memohon kepada Ketua DPR RI untuk mengirim
                 perlakuan terhadap  obyek Raperda itu sendiri, yaitu   surat kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Dompu agar
                 pada ketentuan Pasal 28 ayat (1)  menyebutkan “Pada   meninjau  peralihan Pasal 28 ayat 2 Perda tersebut.
                 saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa
                 yang berstatus PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai                                 Sudirman AM
                 dengan ketentuan peraturan perundang­undangan”.                           Dompu, Nusa Tenggara Barat



                                                                                          EDISI 131 TH. XLV, 2015  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10