Page 54 - MAJALAH 131

kunjungan kerja

DPR INGATKAN KADES HATI- kepala desa agar memilih calon tertentu
pada pilkada. Jadi Kepala desa diminta
HATI GUNAKAN DANA DESA untuk melaporkan bila ada hal-hal se-
perti itu,” kata Lukman.
Sedang Camat Kecamatan Sunggal,
Kab Deli Serdang, Hendra Wijaya me-
nyatakan, hingga kini, belum ada perda
ataupun aturan dalam penggunaan dana
desa.
“Dulu pak Menteri (Menteri Desa,
Marwan Ja’far) bilang, cukup dengan
selembar kertas, selesai urusan dana
desa. Tapi kita kan takut juga karena
aturannya belum ada seperti perda.
Apalagi dana desa itu bisa digunakan
bila APBD sudah turun,” kata Hendra.

PILKADA SERENTAK
Pada Kunker tersebut, Komisi II me-
ninjau kesiapan pemerintah daerah
Tim Kunker Komisi II DPR di Kantor Camat Sunggal, Deli Serdang, Sumut
dalam rangka menghadapi Pemilihan
alam masa Reses Persidangan I 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang
tahun sidang 2015-2016, Komisi bersumber dari Anggaran Pendapatan akan dilangsungkan tanggal 9 Desem-
II DPR RI melakukan Kunju ngan dan Belanja Negara sebagai pelaksanaan ber 2015.
DKerja ke Provinsi Sumatera dari ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b Sebelum melakukan pertemuan de-
Utara. Anggota Komisi II, Sa’aduddin dan ayat (2) dari Undang-Undang Nomor ngan pemerintah daerah provinsi Su-
mengingatkan kepada para kepala desa 6 Tahun 2014 tentang Desa. mut, rombongan Komisi II DPR RI yang
di Sumatera Utara agar berhati-hati Hingga per 21 Oktober dana desa su- dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI,
menggunakan dana desa. dah disalurkan Rp 16,61 triliun atau 80 Rambe Kamarul Zaman melakukan
“Hati-hati menggunakan dana desa, persen dari pagu Rp 20,8 triliun. pertemuan di kantor Kecamatan Sung-
jangan sampai terjadi kekeliruan sebab Sementara itu, anggota Komisi II DPR gal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera
payung hukum belum ada, belum jelas,” RI, Fandi Utomo mempertanyakan ke- Utara. Rombongan disambut oleh bupati
kata Sa’aduddin kepada para kepala desa siapan kepala desa untuk pelaksanaan Deli Serdang yang diwakili oleh Asisten
se Kab Deli Serdang yang hadir dalam program dana desa. I Bidang Administrasi Umum, Syafrullah
pertemuan Komisi II DPR RI di kantor “Pencairan dana desa ada tiga ta- dan Camat, Hendra Wijaya.
camat Sunggal, Deli Serdang, Sumatera hap dan terakhir tanggal 16 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Ketua
Utara, Kamis. Apakah para kepala desa siap dengan Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Za-
“Jangan sampai salah guna, para ke- program-program terkait penggunaan man menyampaikan, kedatangan Komisi
pala desa harus paham dan betul-betul dana desa?” tanya Fandi. II DPR RI adalah dalam rangka melak-
cermat. Kalau tidak bisa berakibat hu- Sedangkan Agung Widyantoro, ang- sanakan fungsi pengawasan, fungsi le-
kum,” imbuh politisi PKS itu. gota Komisi II DPR dari fraksi Partai gislasi dan fungsi budgeting.
Patut diketahui, Dana Desa adalah Golkar menegaskan, dana desa dipe- “Kami akan minta penjelasan
Dana yang bersumber dari Anggaran runtukkan hanya untuk infrastruktur bagaimana soal pelayanan publik, apa-
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pertanian. kah sudah ditingkatkan kapasitas apara-
yang diperuntukan bagi Desa yang di- “Sesuai SKB 3 menteri, dana desa tur desa dan aparatur kecamatan, ma-
transfer melalui Anggaran Pendapatan dipakai untuk Infrastruktur jalan dan sih ada tidak yang masih honorer dan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. pertanian. Diluar itu, tidak boleh,” kata bagaimana pelayanan soal sertifikat
Dana Desa digunakan untuk mem- mantan bupati Brebes, Jawa Tengah itu. tanah,” kata Rambe dalam pertemuan di
biayai penyelenggaraan pemerintahan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luk- Kantor camat Kecamatan Sunggal, Deli
pelaksanaan pembangunan, pembinaan man Edy mengatakan, dana desa bisa Serdang, Sumatera Utara, Rabu.
kemasyarakatan, dan pemberdayaan jadi alat untuk mengancam para kepala “Soal KTP tolong diceritakan, sebab
masyarakat. desa oleh bupati, apalagi jelang pilkada. sulit sekali orang mendapat KTP,” imbuh
Ketentuan yang mengatur Dana Desa “Pencairan dana desa bisa saja dipak- Rambe.Ia juga mengingatkan kepada
adalah Peraturan Pemerintah Nomor ai sebagai alat untuk mengancam para aparatur kecamatan untuk tidak men-

54 EDISI 131 TH. XLV, 2015