Page 57 - MAJALAH 131

dapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersebut adalah petugas di 11 Polres pe- bil langkah tegas terhadap aparat yang
Serentak yang akan digelar pada 9 De- nyelenggara Pilkada di Sulsel, ditambah selama ini memfasilitasi penghuni Lapas
sember mendatang. personil dari Bantuan Kendali Operasi itu untuk keluar-masuk Lapas,” kata
Ketua Tim Kunker Komisi III DPR, (BKO) Polda Sulsel dan Brimob yang siap Benny usai meninjau Lembaga Pema-
Benny K Harman menegaskan, hal ini diturunkan kalau sewaktu-waktu ada syarakatan (Lapas) Klas I Makassar, Jalan
sebagai masukan untuk DPR dalam permintaan penambahan kekuatan. Sultan Alauddin.
menjalankan fungsinya. Dalam pertemuan dengan jajaran
“Bagaimana persiapan dan kebutuh- Peradilan Sulsel, anggota Komisi III DPR
an dukungan anggaran dalam rangka Ahmad Zacky Siradj (F-PG) menyam-
Pilkada Serentak 2015 di Provinsi Sulsel,” paikan keluhan atas langkanya hakim
tanya Benny, saat pertemuan de ngan di Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menilai,
Kapolda Sulsel Irjen Pol Pudji Hartanto hal ini dapat mempengaruhi pelayanan
dan Kepala BNNP Sulsel Brigjen Pol Agus kepada masyarakat, terutama dalam hal
B Manalu beserta para pejabat utama keadilan. Sehingga, hal ini perlu menjadi
Polda Sulsel dan BNNP Sulsel, di Aula perhatian juga bagi Komisi III DPR, se-
Anindhita Mapolda Sulsel. laku Komisi Hukum.
Selain masalah Pilkada, Tim Kunker “Bagaimana kita ingin melayani
juga menyoroti potensi kejahatan di Sul- keadilan kepada rakyat apabila hakim
sel. Anggota Komisi III DPR Ichsan Soe- saja langka, hakim saja tidak ada. Tim Komisi III DPR RI meninjau Lapas Klas I Makassar
listio mengatakan bahwa Provinsi Sulsel Bagaimana rakyat bisa dilindungi
ini merupakan wilayah maritim dengan oleh kita tentang keadilan. Saya kira Komisi III DPR yang membidangi
potensi pariwisata dan jalur-jalur perda- ini persoalan yang serius bagi kita hukum dan peradilan ini meminta per-
gangan, yang di satu sisi berpotensi pula karena keadilan adalah hak dasar bagi tanggungjawaban dari Lapas. Bahkan,
menjadi tempat kejahatan terorganisasi warga negara, kewajiban negara dalam jika memang ada indikasi Kepala Lapas
dan kejahatan transnasional seperti hu- melindungi rakyat,” tegas Zacky. dan Penjaga Lapas, memberikan fasilitas
man trafficking, illegal logging, illegal Ketua Pengadilan Tinggi Makas- keluar masuk Lapas kepada napi, maka
fishing, atau peredaran narkotika. sar, Andi Suryadarma Belo menyatakan lebih baik diberhentikan dari pekerjaan-
“Kenapa Kapal Speed Patroli Laut bahwa masih perlu penambahan for- nya.
hanya ada satu unit. Kalau hanya satu masi tenaga hakim, pejabat struktural “Ini harus menjadi perhatian Men-
bagaimana mengatasi pencegahan ke- dan staf pegawai yang pada umumnya di teri Hukum dan HAM, karena selama
jahatan di laut seperti penyelundupan semua Pengadilan Negeri dalam wilayah ini Menkumham tidak respon terhadap
terutama barang-barang illegal, belum hukum Pengadilan Tinggi Makasaar. masalah ini,” tegas politikus Fraksi Par-
lagi pupuk-pupuk dari Malaysia yang Pasalnya, semua pengadilan negeri tai Demokrat itu..
masuk melalui Pare-pare dan Sidrap. mengalami kekurangan tenaga hakim Kakanwil Kemenkum HAM Sulsel,
Jadi tolong Kapolda mengajukan angga- dan pegawai. Rachmat Prio Sutardjo, menegaskan,
ran untuk pembelian kapal tersebut, dan dalam kurun waktu kurang lebih 10 hari
Komisi III DPR akan memperjuangkan GAYUS-GAYUS MAKASSAR ke depan, pihaknya akan langsung ambil
dalam hal ini,” kata Ichsan seraya me- Dalam rangkaian kunker ini, Benny K. langkah agar tidak ada lagi nara pidana
nambahkan bahwa kapal tersebut untuk Harman menyoroti persoalan “Gayus- yang keluar-masuk secara ilegal.
pencegahan kejahatan di laut. Gayus” Makassar. Penyebutan “Gayus” “Narapidana keluar adalah dalam
Kapolda Sulsel Irjen Pol Pudji Makassar ini dilontarkan lantaran Mu- rangka program pembinaan, dan itu su-
Hartanto menyatakan, pihaknya siap hammad Jusmin Dawi Bin Semi, terpi- dah saya lakukan. Kalau ada narapidana
dalam menghadapi Pilkada Serentak dana kasus korupsi kredit fiktif kepemi- melakukan program pembinaan, dia
mendatang di 11 Kabupaten di Sulsel likan mobil pada Bank Tabungan Negara mengajukan permohonan itu dan kita
dan 4 Kabupaten di Sulbar. Begitu pula (BTN) Syariah diduga beraksi seperti sidangkan, kita setuju atau tidak, kalau
dengan kesiapan back up pasukan dari terpidana kasus pajak Gayus Tambunan. kita menyetujuinya maka Kalapaslah
Brigade Mobile (Brimob), Pengendalian Berdasarkan informasi, Jusmin dapat yang mengeluarkan SK pengeluarannya,”
Massa (Dalmas), Staff dan Polres dalam menjalani aktivitas di luar tahanan. Bah- jelas Rachmat.
mengamankan Pilkada Serentak 2015. kan, sejak bulan Oktober lalu, Jusmin ke- Rachmat menambahkan, pihaknya
“Kami akan turunkan anggota 2/3 dapatan dapat keluar masuk Lapas Klas juga sudah membentuk tim pemeriksa
dari jumlah kekuatan kita. Kira-kira 13 I Makassar. untuk menyelidiki kelalaian pihak Lapas,
ribu personil. Kita punya kekuatan seki- “Kita tanyakan kepada Kakanwil Ke- dan melakukan pemeriksaan terhadap
tar 20 ribu lebih anggota,” ujarnya se- menkum HAM Sulsel, apakah Kakanwil Kepala Lapas Klas I Makassar dan jaja-
raya menambahkan 2/3 personil Polri Kemenkum HAM Sulsel akan mengam- rannya. (IW) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/IW

EDISI 131 TH. XLV, 2015 57